Polemik Kudeta Demokrat, Max Sopacua Sentil Andi Mallarangeng

JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng yang menjelaskan maksud surat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu upaya kudeta kepemimpinan partainya menuai sindiran.

Dalam acara dialog interaktif di sebuah televisi swasta nasional, Rabu 3 Februari 2021, Andi Mallarangeng menjelaskan surat dari AHY itu sangat sopan untuk menanyakan apa benar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY tentang Kudeta Demokrat

Pernyataan Andi Mallarangeng itu disindir oleh mantan kader Partai Demokrat Max Sopacua. “Andi Mallarangeng mempersoalkan Moeldoko yang katanya mendapat restu dari Presiden, dan seolah-olah itu, tidak boleh. Tapi Andi Mallarangeng ini lupa,” ujar Max Sopacua kepada SINDOnews, Kamis (4/2/2021).

Max mengingatkan, Andi Mallarangeng pernah didukung atau didorong Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kongres II Partai Demokrat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tahun 2010 lalu. Saat itu, kata Max, SBY menjabat Presiden.

“Dia (Andi-red) di pemerintahan, jadi juru bicara kepresidenan atau Menteri Pemuda dan Olahraga kalau tidak salah. Itu kan dia (Andi-red) didukung oleh SBY jadi calon ketua umum waktu Kongres di Bandung yang Anas Urbaningrum menang,” kata Max yang mantan anggota majelis tinggi Partai Demokrat itu.

Max menceritakan ada tiga calon ketua umum yang bertarung di Kongres Partai Demokrat saat itu, yakni Anas Urbaningrum, Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng. Saat itu, Max mengaku sebagai ketua tim sukses Marzuki Alie. Sedangkan ketua tim sukses Anas Urbaningrum saat itu, kata dia, Ahmad Mubarok.

“Andi Mallarangeng ini gugur di putaran pertama, nah dia bicara apakah Jokowi merestui Moeldoko, dia enggak ingat bahwa dia di pemerintahan dulu sebagai menteri atau juru bicara kalau tidak salah, dia tuh didorong didukung penuh 100 persen oleh SBY sebagai presiden untuk menjadi ketua umum pada waktu itu, jadi dia lupa segala macam itu,” tuturnya.

Menurut Max, Andi Mallarangeng sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat seharusnya memberikan masukan kepada AHY terkait isu upaya kudeta itu. “Bukan membuat suasana menjadi lebih panas seperti yang dia sampaikan itu,” katanya.