Kalau Tak Balas Surat AHY, Jokowi Terkesan Bekingi Upaya Kudeta

Kamis, 04 Februari 2021 - 14:02 WIB
loading...
Kalau Tak Balas Surat...
Presiden Jokowi dinilai akan lebih tampak berkelas bila membalas surat Ketum Partai Demokrat AHY soal isu kudeta. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Sejumlah pihak menyayangkan pernyataan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal balasan ini penting untuk menegaskan posisi presiden atas dugaan upaya pelengseran AHY oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengklaim atas restu Jokowi .

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Jokowi tetap merespons surat tersebut.

"Presiden jangan mendiamkan surat tersebut, jauh lebih berkelas dan baik presiden mengklarifikasi dan menyampaikan hak jawab dan hak koreksi terhadap surat dilayangkan partai demokrat ke presiden," kata pria yang akrab disapa Ipang itu saat dihubungi, Kamis (4/2/2021).

(Baca:Demokrat Tegaskan Upaya Kudeta AHY Persoalan Abuse of Power)

Ipang menduga, mungkin presiden memiliki dua pandangan dan pertimbagan. Pertama, tidak merespon dengan alasan tidak mau menjadi bising dan tidak mau dilibatkan pada urusan parpol lain. Kedua, membalas agar segera menjadi jelas dan terang, Partai Demokrat pun merasa dihargai karena direspons.

"Kalau nggak direspons, boleh jadi mengkonfirmasi bahwa tuduhan orang istana dan inner circle kekuasaan terlibat dan merestui upaya kudeta terhadap partai demokrat," ujarnya.

Kalau Tak Balas Surat AHY, Jokowi Terkesan Bekingi Upaya


Menurut analis politik ini, akan jauh lebih berkelas jika presiden membalas surat tersebut, jangan didiamkan begitu saja. Kalaupun presiden keberatan untuk melakukan konferensi pers, menimal ada hak koreksi dan hak jawab dari istana mengklarifikasi tuduhan dan dugaan keterlibatan istana, bahwa presiden dirugikan karena namanya dicatut dan dibawa-bawa untuk "jualan" politik oknum.

"Ini jelas merugikan nama baik presiden, mencoreng Istana. Harusnya Moeldoko sadar diri mundur demi menjaga nama baik presiden dan istana," cetusnya.

(Baca:Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY tentang Kudeta Demokrat)

Tetapi sekali lagi, Ipang berpandangan, kalau presiden mendiamkan, tidak membalas dan mengkoreksi terkait surat yang dilayangkan AHY ke Istana, justru Jokowi seperti mengkonfirmasi apa yang dituduhkan kepadanya.

"Maka menurut pandangan masyarakat awam bahwa presiden seolah-olah terkesan memang presiden merestui, bekingi, dan mendukung upaya kudeta tersebut. Kesannya," pungkas Ipang.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AHY: Oposisi Harus Konstruktif,...
AHY: Oposisi Harus Konstruktif, Tidak Boleh Memecah Belah Bangsa
Demokrat Ajak Semua...
Demokrat Ajak Semua Elemen Bangsa Jaga Ruang Publik yang Kondusif dan Beradab
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Demokrat: Pemerintah...
Demokrat: Pemerintah Tidak Perlu Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol
Demokrat Serahkan Urusan...
Demokrat Serahkan Urusan Reshuffle Kabinet ke Presiden: Supaya Bisa Bekerja dengan Nyaman
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Partai Demokrat Ancam...
Partai Demokrat Ancam Gugat Trump Terkait Perang Iran
Perkuat Akar Rumput,...
Perkuat Akar Rumput, BMI Demokrat Gelar Muscab dan Pelantikan Serentak se-Tegal Raya
Rekomendasi
INDEF: Pemerintah Perlu...
INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
Carlos Ghosn Klaim Cuma...
Carlos Ghosn Klaim Cuma Dirinya yang Bisa Memperbaiki Nissan
Bukan Perintah Menyerang,...
Bukan Perintah Menyerang, Ini Ayat Al-Quran yang Mengizinkan Perang
Berita Terkini
Didik Rachbini Prediksi...
Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional
Gus Yaqut Dibantarkan,...
Gus Yaqut Dibantarkan, KPK: Petugas Pengawal Tahanan Lakukan Pengamanan Melekat
Penegak Hukum Terkoneksi...
Penegak Hukum Terkoneksi Politik, Ubedilah Badrun: Mestinya Independen
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved