Forum Merdeka Barat 9 Sebut Penyaluran Bansos 2021 Lebih Kolaboratif

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi demi perbaikan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengan pandemi virus Corona (Covid-19).

(Baca juga: KPK Diminta Dalami Istilah "Bina Lingkungan" dalam Kasus Suap Bansos Covid-19)

Hal ini ditegaskan Staf Ahli Kemensos Bidang Aksesibilitas Sosial, Sony W Manalu pada Dialog Produktif Rabu Utama yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 Kominfo yang disiarkan melalui saluran Youtube Kemkominfo, Rabu (4/2/2021).

"Setiap minggu kita (Kemensos) evaluasi dengan Pos dan bank-bank mitra mengenai penyaluran. Kita terus melakukan evaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif," ujar Sony W Manalu.

(Baca juga: Kasus Bansos Covid-19, Dua Tersangka Penyuap Juliari Batubara Segera Diadili)

Selain Staf Ahli Kemensos, Dialog Produktif Rabu Utama menghadirkan SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia, Haris Husein dan Wali Kota Bogor, Bima Arya.

(Baca juga: Penjelasan KPK Tak Hadirkan Juliari Batubara di Rekonstruksi Kasus Bansos)

Sonny menyatakan, pemerintah secara resmi telah menyalurkan dana Program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat terdampak pandemi Corona bersamaan dengan dua bansos lainnya pada 4 Januari 2021 lalu.

"Kita namakan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini Bantuan Sosial khusus karena BST ditujukan bagi masyarakat terdampak pendemi Covid-19," terang Sonny.

Lebih jauh Sonny menjelaskan, apa yang dikerjakan Kemensos saat ini bukanlah program tiba-tiba muncul akibat pandemi Covid-19. Program reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Jabodetabek/luar Jabodetabek sudah berjalan.

"Namun dengan pandemi Covid-19 kami sinkronkan menjadi program dalam Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Program Perlindungan Sosial menjadi tulang punggung utama dalam proses pemulihan ekonomi," sambungnya.

Dalam hal program BST Kemensos bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada 2021, BST menyasar 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Bantuan ini akan diberikan mulai Januari hingga April 2021.

Bansos ini merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun yang paling terdampak secara sosial ekonomi akibat pandemi Corona. Sonny menjelaskan, Kemensos kan menyalurkan BST kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Jadi, secara imlemantatif di tingkat akar rumput, harapan kami dari kemensos perosalan data ini paling krusial. Harus dilakukan secara bersama-sama ini harus komprehensif, bersinergi lintas kementerian, pemda, hingga tingkat bawah. Data ini menjadi ujung tombak penerima dan penyaluran bansos ini agar tepat sasaran dan tepat hasil," ungkapnya.

SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris Husein menerangkan bahwa mekanisme bansos dalam penyaluran dengan pihak kemensos dilakukan dengan 3 channel. Pertama di kantor pos, ke lokasi KPM dengan jumlah banyak dengan memanfaatkan balai desa atau serbaguna atau sekolah, dan antaran khususnya bagi masyarakat yang lansia, sakit, atau cacat.

"Ini merupakan amanah dari negara kepada kami karena itu kami memikirkan akuntabilitas. Kami memanfaatkan penyaluran dengan menggunakan teknologi melalui aplikasi pos giro mobile. Ke depannya kita akan menerapkan face recognition sekaligus untuk memverifikasi penerima," ujar Haris.

Haris mengungkapkan, pihaknya secara intensif diundang oleh Kemensos untuk melakukan rapat koordinasi untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan di lapangan.

"Setiap minggu evaluasi memastikan apakah ada yang tidak tersalurkan baik itu karena sudah meninggal, atau pindah atau yang lain sehingga akan ada perbaikan sistem untuk ke depannya," imbuhnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan, Pemkot Bogor mengintegrasikan bansos Kemensos ini dengan aplikasi Salur. Sebuah aplikasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui dirinya masuk daftar penerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, atau pemkot.

Dia menegaskan, updating dan penyempurnaan data harus terus dilakukan. Kemudian dia menghimbau agar sosialiasi harus tersampaikan dengan baik untuk mencegah penumpukan massa dan terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dan teknis penyaluran dan evaluasi harus komprehensif dan lintas kementerian dan pemda.

"Pertama kita pastikan warga terinformasi dengan baik. Sosialisasi dengan baik. Updating data. Penyempurnaan data. Ketiga, teknis penyaluran. Keempat Evaluasi. Pemberian bansos akan tepat sasaran," ujarnya.