Istilah Kudeta di Demokrat Dianggap Berlebihan

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, masalah yang terjadi di internal Partai Demokrat (PD) tidak tepat diistilahkan sebagai kudeta . Tapi, lebih pas disebut sebagai upaya mengganti kepengurusan di tengah jalan.

"Karena rencana caranya melalui mekanisme legal (KLB), tentu istilah kudeta terlalu berlebihan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (3/2/2021).

Ray menilai, adanya langkah sekelompok orang yang berencana mengganti kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di tengah jalan, baiknya juga dilihat sebagai kritik internal. Artinya, masih ada yang tersisa dari persoalan Kongres Partai Demokrat sebelumnya yang memang cukup mengundang perhatian.

Baca juga: AHY Bongkar Kudeta Demokrat, Situasi Politik Akan Memanas

Dia melihat, ada kemungkinan kepengurusan AHY yang sekarang belum sesolid yang dibayangkan. Ini merupakan tantangan bagi AHY. Sebab, seiring dengan perkembangan waktu, suksesi kepengurusan di lingkungan partai-partai kita makin teratur.

Baca juga: Banyak Pendiri Tersingkir di Kepengurusan AHY, Langkah Mundur Partai Demokrat

"Golkar, PAN, dan PPP memperlihatkan soliditas partai yang makin kuat pascakongres, setelah sebelumnya dilanda keriuhan internal," ujarnya.


Diketahui, AHY mengungkapkan gabungan pelaku gerakan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu terdiri dari lima orang. Lima orang itu, kata AHY , seorang kader aktif, seorang kader yang selama enam tahun ini tidak aktif, seorang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan tidak hormat lantaran menjalani hukuman korupsi.

Kemudian, seorang kader yang keluar tiga tahun lalu, serta seorang nonkader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan. Moeldoko pun membantah tudingan anak buah AHY yang menyebut dirinya sebagai bagian dari gerakan itu.