Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Demokrat: Politik Belah Bambu Jika Tak Diakhiri Bisa Timpa Parpol Lain
loading...
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, praktik politik belah bambu dengan memanfaatkan kekuasaan harus diakhiri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, praktik politik belah bambu dengan memanfaatkan kekuasaan harus diakhiri karena bisa menjadi candu dan tidak menuntut kemungkinan menerpa partai politik (Parpol) maupun organisasi lain.
Baca Juga: Max Sopacua Tantang Syarief Hasan Debat soal Tudingan Kudeta
”Politik belah bambu tendensi abuse of power begini memang harus diakhiri. Jika tidak bisa jadi kecanduan, dan yang kena bisa partai/organsasi apapun, termasuk yg membelahnya hari ini,” cuit Jansen Sitindaon di akun Twitter @jansen_jsp, dikutip Selasa (2/2/2021).
Diapun mengajak untuk berdemokrasi dengan cara yang sehat. ”Yg salah kita katakan salah kemudan mari sama kita luruskan,” katanya.
Bagi pihak-pihak yang mengatakan Demokrat baper, playing victim, halusinasi, tendesius dan lainnya, dia meminta untuk berhenti bicara. ”Saran saya mulailah tutup mulut anda dan diam. Selain anda tidak tahu apa²! juga tak ada urusannya dgn anda. Soal ini semua BAP kami lengkap & detail. Dan telah dijelaskan dlm surat ke pak Jokowi,” katanya.
Baca Juga: Mantan Wasekjen Ungkap Banyak Kader Demokrat Tak Puas Kepemimpinan AHY
![Demokrat: Politik Belah Bambu Jika Tak Diakhiri Bisa Timpa Parpol Lain]()
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak merebut Partai Demokrat. ”Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
AHY mengatakan, upaya tersebut diduga untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Oleh karena itu, dia langsung menyurati Presiden Jokowi mengenai informasi yang diperolehnya.
Baca Juga: Max Sopacua Tantang Syarief Hasan Debat soal Tudingan Kudeta
”Politik belah bambu tendensi abuse of power begini memang harus diakhiri. Jika tidak bisa jadi kecanduan, dan yang kena bisa partai/organsasi apapun, termasuk yg membelahnya hari ini,” cuit Jansen Sitindaon di akun Twitter @jansen_jsp, dikutip Selasa (2/2/2021).
Diapun mengajak untuk berdemokrasi dengan cara yang sehat. ”Yg salah kita katakan salah kemudan mari sama kita luruskan,” katanya.
Bagi pihak-pihak yang mengatakan Demokrat baper, playing victim, halusinasi, tendesius dan lainnya, dia meminta untuk berhenti bicara. ”Saran saya mulailah tutup mulut anda dan diam. Selain anda tidak tahu apa²! juga tak ada urusannya dgn anda. Soal ini semua BAP kami lengkap & detail. Dan telah dijelaskan dlm surat ke pak Jokowi,” katanya.
Baca Juga: Mantan Wasekjen Ungkap Banyak Kader Demokrat Tak Puas Kepemimpinan AHY
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak merebut Partai Demokrat. ”Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
AHY mengatakan, upaya tersebut diduga untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Oleh karena itu, dia langsung menyurati Presiden Jokowi mengenai informasi yang diperolehnya.
(cip)
Explore More