5 Orang yang Ingin Kudeta Demokrat, AHY: Ada yang Sudah Dipecat hingga Dihukum Kasus Korupsi

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Meskipun awalnya AHY dan beberapa pengurus inti Demokrat tidak percaya atas upaya tersebut dan berharap bahwa hal ini tidak benar, AHY tidak akan tinggal diam dan akan mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. “Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang dia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).

AHY memaparkan, 10 hari lalu pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis. “Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” paparnya. AHY menegaskan, dengan adanya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, pihaknya tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Karena, dia yakin bahwa tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun. “Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika,” ujarnya.
Baca Juga: Nasib Suu Kyi: Bintang Demokrasi, Tutup Mata Genosida Rohingya, Dikudeta Militer

Kemudian, sambung lulusan Harvard University itu, Demokrat akan bersikap tegas. Namun, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.Baca Juga: Inikah Agenda Pemerintah di Balik Sikap Menolak Revisi UU Pemilu?

Selain itu, putra sulung Presiden RI ke-6 itu menambahkan, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai di DPP Partai Demokrat juga tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan. “Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini. Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ucapnya.

Hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta sang istri Anisa Pohan.