Menpan RB: IPK Turun Harus Disikapi sebagai Introspeksi untuk Perbaikan
Senin, 01 Februari 2021 - 13:24 WIB
loading...
A
A
A
“Salah satu bukti perbaikan tata kelola adalah penerapan e-government. Menurut PBB, kita tahun 2020 naik ke ranking 88 dari tahun 2019 di ranking 103, dari seluruh anggota PBB. Kemudian pelayanan publik kita semakin baik dengan inovasi manajemen pelayanan seperti OSS dan Mal Pelayanan Publik,” sambungnya.
Politikus PDIP ini menuturkan bahwa pemerintah terus menyempurnakan sistem pencegahan korupsi. Namun dalam hal niat bergantung pada masing-masing individu.
“Namun niat korupsi terus terjadi karena lebih kepada individu. Secara individu juga seringkali kita ingatkan mengenai area rawan korupsi. Untuk itu selalu saya tekankan pentingnya integritas bagi penyelenggara pemerintahan,” paparnya.
Lebih lanjut untuk menjaga integritas penyelenggara, pihaknya berupaya melakukan rekrutmen pejabat dengan menerapkan sistem merit. Salah satunya dengan menelusuri rekam jejaknya. Baca juga: Tiga Makna Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia versi ICW
“Kemudian pengawasan, baik atasan langsung atau pengawasan fungsional tidak boleh kendor,” pungkasnya.
Politikus PDIP ini menuturkan bahwa pemerintah terus menyempurnakan sistem pencegahan korupsi. Namun dalam hal niat bergantung pada masing-masing individu.
“Namun niat korupsi terus terjadi karena lebih kepada individu. Secara individu juga seringkali kita ingatkan mengenai area rawan korupsi. Untuk itu selalu saya tekankan pentingnya integritas bagi penyelenggara pemerintahan,” paparnya.
Lebih lanjut untuk menjaga integritas penyelenggara, pihaknya berupaya melakukan rekrutmen pejabat dengan menerapkan sistem merit. Salah satunya dengan menelusuri rekam jejaknya. Baca juga: Tiga Makna Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia versi ICW
“Kemudian pengawasan, baik atasan langsung atau pengawasan fungsional tidak boleh kendor,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
