Mayoritas Parpol Tak Mau Revisi UU Pemilu, Jimly: Yang Penting Capres Jangan Dua
Senin, 01 Februari 2021 - 10:37 WIB
loading...
A
A
A
"Sejauh ini penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan payung hukum UU ini berjalan cukup baik. Meskipun tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan di dalam aturan turunannya," kata Zulkifli Hasan, Senin (25/1/2021).
(Baca: Ingin Banyak Capres di 2024, Jimly Asshiddiqie: Parpol Jangan Mau Diborong)
Sementara Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan, UuPemilu saat ini sudah didesain untuk beberapa kali pemilu. "Saya kira PPP sudah menyampaikan sikap baik ketua umum maupun ketua fraksi bahwa pilihan pertama PPP itu tidak merevisi Undang-undang Pemilu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Politikus Golkar yang juga Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengakui bahwa ada fraksi di DPR yang meminta revisi UU Pemilu ditunda. "Dalam beberapa hari ini Kita mendapatkan pandangan lain tentang RUU ini. Misalnya ada fraksi partai politik yang meminta RUU ini ditunda karena masih fokus dalam masalah penanganan pandemi," katanya, Jumat (29/1/2021).
Bagi Golkar, kata Doli, pandangan ini menjadi penting untuk dicermati karena lahirnya UU berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Dan RUU Pemilu ini merupakan RUU inisiatif DPR sehingga semua fraksi harus mempunyai pandangan yang sama apakah UU itu perlu diubah atau tidak.
(Baca: Ingin Banyak Capres di 2024, Jimly Asshiddiqie: Parpol Jangan Mau Diborong)
Sementara Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan, UuPemilu saat ini sudah didesain untuk beberapa kali pemilu. "Saya kira PPP sudah menyampaikan sikap baik ketua umum maupun ketua fraksi bahwa pilihan pertama PPP itu tidak merevisi Undang-undang Pemilu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Politikus Golkar yang juga Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengakui bahwa ada fraksi di DPR yang meminta revisi UU Pemilu ditunda. "Dalam beberapa hari ini Kita mendapatkan pandangan lain tentang RUU ini. Misalnya ada fraksi partai politik yang meminta RUU ini ditunda karena masih fokus dalam masalah penanganan pandemi," katanya, Jumat (29/1/2021).
Bagi Golkar, kata Doli, pandangan ini menjadi penting untuk dicermati karena lahirnya UU berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Dan RUU Pemilu ini merupakan RUU inisiatif DPR sehingga semua fraksi harus mempunyai pandangan yang sama apakah UU itu perlu diubah atau tidak.
(muh)
Lihat Juga :
