Komisi IX Minta Pemerintah Perbaiki Manajemen dan Kinerja BPJS Kesehatan
Sabtu, 16 Mei 2020 - 10:48 WIB
loading...
A
A
A
Netty memberikan saran yang harus dilakukan pemerintah untuk penyelesaian jangka pendek dan panjang. Pertama, sebaiknya melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS.
Langkah itu akan meredam gejolak di masyarakat karena kebijakan kenaikan premi BPJS Kesehatan. Pemerintah harus menjadi contoh yang baik sebagai institusi yang taat hukum. Bukan sebaliknya, tidak menaati putusan MA.
Kedua, penuhi hak kesehatan masyarakat, terutama yang tidak mampu dan prasejahtera. Itu merupakan kewajiban dan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai bentuk negara hadir melindungi kesehatan dan keselamatan rakyatnya.
"Kenaikan premi BPJS Kesehatan harus adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah jangan memaksakan kehendak di luar kemampuan masyarakatnya," tuturnya. (Baca juga: KPK Harap Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ).
Untuk solusi jangka panjang, Nett mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Dia mengusulkan melakukan kajian untuk menerapkan one single tarif untuk skema pembiayaan. Artinya, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan lebih harus membayar biaya tambahan.
Langkah itu akan meredam gejolak di masyarakat karena kebijakan kenaikan premi BPJS Kesehatan. Pemerintah harus menjadi contoh yang baik sebagai institusi yang taat hukum. Bukan sebaliknya, tidak menaati putusan MA.
Kedua, penuhi hak kesehatan masyarakat, terutama yang tidak mampu dan prasejahtera. Itu merupakan kewajiban dan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai bentuk negara hadir melindungi kesehatan dan keselamatan rakyatnya.
"Kenaikan premi BPJS Kesehatan harus adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah jangan memaksakan kehendak di luar kemampuan masyarakatnya," tuturnya. (Baca juga: KPK Harap Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ).
Untuk solusi jangka panjang, Nett mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Dia mengusulkan melakukan kajian untuk menerapkan one single tarif untuk skema pembiayaan. Artinya, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan lebih harus membayar biaya tambahan.
Lihat Juga :
