PWI Berharap Media Bisa Berperan untuk Tangkal Hoaks
Rabu, 27 Januari 2021 - 19:18 WIB
loading...
Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengatakan, media memiliki peranan penting, harus jadi pengecek fakta alias fact checker dan sumber informasi yang valid. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Hoaks dan radikalisme menjadi salah satu ancaman nyata yang dihadapi masyarakat di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, semua elemen harus berjuang bersama-sama untuk memerangi hoaks dan radikalisme.
(Baca juga: Hari Ini, Nindy Ayunda dan Suaminya Akan Mediasi di Pengadilan Agama)
Salah satunya ialah media. Dalam webinar bertajuk Peranan Media Menghadapi Radikalisme dan Hoax, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengatakan, media memiliki peranan penting menghadapi dua hal tersebut.
![PWI Berharap Media Bisa Berperan untuk Tangkal Hoaks]()
(Baca juga: TPDI Minta Media Tidak Mencampuradukkan Opini dan Fakta)
Atal menjelaskan, media harus menjadi pengecek fakta alias fact checker dan sumber informasi yang lebih valid dibandingkan media sosial (medsos).
"Media harus memverifikasi atau membandingkannya dengan berita yang sama dari sumber yang berbeda," kata Atal dalam pers rilis, Rabu (27/1/2021).
(Baca juga: Gugatan Anak Terhadap Ayah yang Sudah Renta Masuk Tahap Mediasi, Ini Tuntutan Tergugat)
Dia pun mengimbau media untuk tidak melakukan glorifikasi dalam pemberitaan, tetapi memilih diksi yang lembut dan tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu.
Atal menjelaskan, pers juga harus berperan aktif mencegah radikalisme dan terorisme karena dua hal itu merupakan kejahatan luar biasa. Menurut dia, radikalisme dapat direduksi jika media massa menghindari posisi intensifier of conflict (penguat konflik).
"Jika ada perbedaan pandangan di masyarakat, jangan ikut-ikutan memanas-manasi atau berpihak pada suatu pihak," ujar Atal.
Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo menjelaskan, teroris memanfaatkan pemberitaan media massa untuk menebarkan ketakutan dan mendelegetimasi penegak hukum.
Oleh karena itu, Agus mengimbau pers untuk menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik.
"Jurnalisme bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yan lebih tinggi, seperti kemanusiaan dan keadilan," tutur Agus.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis tidak menampik fakta bahwa saat ini informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Namun, tidak semua informasi itu benar dan valid. Oleh karena itu, media memiliki peran yang sangat penting.
"Media bertugas meluruskan dan menjadi rujukan. Saya yakin ketika bisa independen, media bisa menjadi rujukan," kata dia.
(Baca juga: Hari Ini, Nindy Ayunda dan Suaminya Akan Mediasi di Pengadilan Agama)
Salah satunya ialah media. Dalam webinar bertajuk Peranan Media Menghadapi Radikalisme dan Hoax, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengatakan, media memiliki peranan penting menghadapi dua hal tersebut.
(Baca juga: TPDI Minta Media Tidak Mencampuradukkan Opini dan Fakta)
Atal menjelaskan, media harus menjadi pengecek fakta alias fact checker dan sumber informasi yang lebih valid dibandingkan media sosial (medsos).
"Media harus memverifikasi atau membandingkannya dengan berita yang sama dari sumber yang berbeda," kata Atal dalam pers rilis, Rabu (27/1/2021).
(Baca juga: Gugatan Anak Terhadap Ayah yang Sudah Renta Masuk Tahap Mediasi, Ini Tuntutan Tergugat)
Dia pun mengimbau media untuk tidak melakukan glorifikasi dalam pemberitaan, tetapi memilih diksi yang lembut dan tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu.
Atal menjelaskan, pers juga harus berperan aktif mencegah radikalisme dan terorisme karena dua hal itu merupakan kejahatan luar biasa. Menurut dia, radikalisme dapat direduksi jika media massa menghindari posisi intensifier of conflict (penguat konflik).
"Jika ada perbedaan pandangan di masyarakat, jangan ikut-ikutan memanas-manasi atau berpihak pada suatu pihak," ujar Atal.
Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo menjelaskan, teroris memanfaatkan pemberitaan media massa untuk menebarkan ketakutan dan mendelegetimasi penegak hukum.
Oleh karena itu, Agus mengimbau pers untuk menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik.
"Jurnalisme bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yan lebih tinggi, seperti kemanusiaan dan keadilan," tutur Agus.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis tidak menampik fakta bahwa saat ini informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Namun, tidak semua informasi itu benar dan valid. Oleh karena itu, media memiliki peran yang sangat penting.
"Media bertugas meluruskan dan menjadi rujukan. Saya yakin ketika bisa independen, media bisa menjadi rujukan," kata dia.
(maf)
Lihat Juga :
