Empat Program Prioritas Harus Dilakukan Listyo Sigit Menuju Era Polri 4.0 Presisi

JAKARTA - Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengusung roadmap transformasi yang bertema "Transformasi Menuju Polri yang Presisi". Dari konsepnya tersebut, Listyo Sigit kemudian dianggap layak oleh DPR dan segera dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Idham Azis.

Analis Kebijakan Publik Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Muhammad Afditya Iman Fahlevi pihaknya mengungkapkan ada empat bagian besar program prioritas yang akan menjadi tantangan dalam kepemimpinan Komjen Listyo setelah dilantik nanti.

"Di antaranya adalah transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan tranformasi pengawasan," tuturnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (26/1/2021).

Dalam aspek transformasi organiasi, Adit sapaan akrabnya mengaku pihaknya mengapresiasi langkah Polri dalam rangka menerapkan perubahan teknologi kepolisian modern di Era Police 4.0.

Menurut dia, dukungan modernisasi kepolisian menjadi hal yang mutlak untuk menuju profesionalitas polisi. Profesional juga berarti kepolisian wajib menuntaskan reformasi internal Polri termasuk penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.

"Dalam aspek transformasi operasional, kami melihat yang perlu menjadi perhatian khusus adalah pemantapan dukungan Polri dalam penangan COVID-19. Hingga hari ini, kasus COVID-19 nyaris mencapai 1 juta kasus. Peran Polri sangat penting dalam rangka melaksanakan penegakan hukum," papar dia.

Dari segi tranformasi pelayanan publik, lanjut dia, polisi modern harus mampu memberi pelayanan kepada masyarakat yang cenderung instan, responsif, sehingga menciptakan stigma positif atas kinerja aparatur kepolisian.

Bagi Adit, peningkatan kualitas Polri adalah wujud sinergi antara sumber daya manusia dengan teknologi yang menjadi energi dasar untuk meningkatkan pelayanan serta memantapkan komunikasi publik.

"Yang paling penting, Polri secara institusi mampu memodernisasi mindset, culture set, strategi, instrumentasi, dan infrastruktur yang dimiliki dengan mengedepankan pendekatan humanis dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas," jelas Alumni Hukum Universitas Bung Karno (UBK) ini.

Adapun dalam aspek tranformasi pengawasan, menurutnya, ini satu langkah progresif. Masyarkat dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap Polri (Public Complaint) dalam rangka penguatan fungsi pengawasan.

"Perubahan semakin dinamis, konsep Polri Presisi cocok untuk mengahadapi tantangan zaman," tutup pria yang menempuh program studi Ilmu Politik di Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini.