Soal Vaksinasi Mandiri, DPR Ingatkan Jangan Sampai Picu Kecemburuan
Jum'at, 22 Januari 2021 - 11:02 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, untuk menghindari kelompok masyarakat yang memiliki dana atau kemampuan ekonomi lebih mendapatkan vaksin terlebih dulu, maka mutlak adanya pelarangan vaksinasi untuk individu mendapatkan vaksin mandiri.
"Sehingga, vaksin mandiri diperuntukan kepada perusahaan dengan jumlah karyawan besar, serta kelompok masyarakat dengan jumlah besar yang memiliki banyak seperti pondok pesantren, sekolah dan lain-lain," usul Rahmad.Baca juga: Menkes Buka Peluang Pihak Swasta Lakukan Vaksinasi Mandiri
Ketiga, lanjut politikus PDIP ini, rumah sakit (RS) dilarang untuk memberikan pelayanan vaksin mandiri secara pribadi dan bila terbukti melanggar harus diberi sangsi tegas dengan ancaman pembekuan operasional rumah sakit.
Jika tidak ada sanksi dan aturan larangan, maka RS lebih mengutamakan memberikan pelayanan vaksin mandiri ke individu.
"Maka moral hazard akan muncul dengan rumah sakit lebih memprioritaskan pelayanan vaksin berbayar atau mandiri dibandingkan layanan vaksin gratis sebagai tugas negara," cetusnya.
"Sehingga, vaksin mandiri diperuntukan kepada perusahaan dengan jumlah karyawan besar, serta kelompok masyarakat dengan jumlah besar yang memiliki banyak seperti pondok pesantren, sekolah dan lain-lain," usul Rahmad.Baca juga: Menkes Buka Peluang Pihak Swasta Lakukan Vaksinasi Mandiri
Ketiga, lanjut politikus PDIP ini, rumah sakit (RS) dilarang untuk memberikan pelayanan vaksin mandiri secara pribadi dan bila terbukti melanggar harus diberi sangsi tegas dengan ancaman pembekuan operasional rumah sakit.
Jika tidak ada sanksi dan aturan larangan, maka RS lebih mengutamakan memberikan pelayanan vaksin mandiri ke individu.
"Maka moral hazard akan muncul dengan rumah sakit lebih memprioritaskan pelayanan vaksin berbayar atau mandiri dibandingkan layanan vaksin gratis sebagai tugas negara," cetusnya.
Lihat Juga :
