Banjir Longsor di Mana-mana, PKS: Kehutanan Harus Dibenahi dari Hulu ke Hilir
Rabu, 20 Januari 2021 - 13:43 WIB
loading...
Politikus PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah membenahi aspek kehutanan dari hulu sampai hilir untuk mengurangi risiko bencana. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Berbagai bencana alam di beberapa daerah seperti longsor di Sumedang dan Manado, banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), banjir bandang di Puncak, dan gempa di Sulawesi Barat (Sulbar), terjadi dalam 10 hari terakhir.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan rentetan peristiwa itu menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya peduli terhadap lingkungan. Musibah kali ini menjadi momentum untuk mempertegas penerapan manajemen hutan hingga bencana.
“Sebagai bangsa besar, kita mesti paham akan karakteristik cuaca di masa akhir maupun awal tahun. Berbagai langkah proaktif harus diambil, termasuk mitigasi bencana untuk meminimalkan dampaknya,” ujarnya, Rabu (20/1/2021).
(Baca: Dampak Banjir Bandang di Gunung Mas Puncak, Ribuan Warga Kota Bogor Alami Krisis Air Bersih)
Tentu saja, semua itu harus diiringi dengan menjaga relasi harmonis dengan alam. Langkah itu, menurut Ketua DPP PKS itu, dapat mengurangi risiko bencana.
“Masalah deforestasi menjadi momok kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan Forest Watch Indonesia dari tahun 2000-2017, kita telah kehilangan 23 juta hektar hutan alam,” jelasnya.
Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan pemerintah perlu melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir terhadap semua aspek kehutanan. Program reboisasi yang selama ini berjalan harus dievaluasi.
Dia menjelaskan saat ini konsep manajemen hutan telah berkembang sangat kompleks. Sebab, luas dan potensi hutan semakin menurun. Di sisi lain, kebutuhan sumber daya hutan semakin meningkat.
Belum lagi, jika ada permasalahan di tengah masyarakat, seperti pengakuan hak-hak adat dan pembagian distribusi manfaat hutan yang semakin merebak. Dengan kondisi seperti itu, keutuhan fungsi ekosistem dan keberlanjutan harus menjadi prioritas.
“Selain itu, dampak pembangunan terhadap lingkungan perlu menerapkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuannya, agar dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dapat dikembangkan,” paparnya.
(Baca: Pos Indonesia Kirim Bantuan Korban Gempa Majene dan Banjir Kalsel)
Disamping mengoptimalkan manajemen hutan, pemerintah harus menggalakkan manajemen bencana. Hal tersebut diperlukan agar mampu mengurangi segala risiko ketika bencana terjadi.
Mardani menerangkan manajemen bencana merupakan suatu proses yang dimulai dari observasi, analisis, pencegahan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, banyak hal positif yang dirasakan oleh masyarakat.
“Seperti meminimalkan korban, kerusakan harta benda, dan lingkungan hidup. Kemudian, membantu menghilangkan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Juga mengembalikan fungsi fasilitas umum yang ada, seperti komunikasi, transportasi, air minum, dan listrik,” pungkasnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan rentetan peristiwa itu menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya peduli terhadap lingkungan. Musibah kali ini menjadi momentum untuk mempertegas penerapan manajemen hutan hingga bencana.
“Sebagai bangsa besar, kita mesti paham akan karakteristik cuaca di masa akhir maupun awal tahun. Berbagai langkah proaktif harus diambil, termasuk mitigasi bencana untuk meminimalkan dampaknya,” ujarnya, Rabu (20/1/2021).
(Baca: Dampak Banjir Bandang di Gunung Mas Puncak, Ribuan Warga Kota Bogor Alami Krisis Air Bersih)
Tentu saja, semua itu harus diiringi dengan menjaga relasi harmonis dengan alam. Langkah itu, menurut Ketua DPP PKS itu, dapat mengurangi risiko bencana.
“Masalah deforestasi menjadi momok kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan Forest Watch Indonesia dari tahun 2000-2017, kita telah kehilangan 23 juta hektar hutan alam,” jelasnya.
Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan pemerintah perlu melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir terhadap semua aspek kehutanan. Program reboisasi yang selama ini berjalan harus dievaluasi.
Dia menjelaskan saat ini konsep manajemen hutan telah berkembang sangat kompleks. Sebab, luas dan potensi hutan semakin menurun. Di sisi lain, kebutuhan sumber daya hutan semakin meningkat.
Belum lagi, jika ada permasalahan di tengah masyarakat, seperti pengakuan hak-hak adat dan pembagian distribusi manfaat hutan yang semakin merebak. Dengan kondisi seperti itu, keutuhan fungsi ekosistem dan keberlanjutan harus menjadi prioritas.
“Selain itu, dampak pembangunan terhadap lingkungan perlu menerapkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuannya, agar dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dapat dikembangkan,” paparnya.
(Baca: Pos Indonesia Kirim Bantuan Korban Gempa Majene dan Banjir Kalsel)
Disamping mengoptimalkan manajemen hutan, pemerintah harus menggalakkan manajemen bencana. Hal tersebut diperlukan agar mampu mengurangi segala risiko ketika bencana terjadi.
Mardani menerangkan manajemen bencana merupakan suatu proses yang dimulai dari observasi, analisis, pencegahan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, banyak hal positif yang dirasakan oleh masyarakat.
“Seperti meminimalkan korban, kerusakan harta benda, dan lingkungan hidup. Kemudian, membantu menghilangkan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Juga mengembalikan fungsi fasilitas umum yang ada, seperti komunikasi, transportasi, air minum, dan listrik,” pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
