Palestina Akan Gelar Pemilu, DPR: Indonesia Perlu Hadir Dorong Rekonsiliasi

JAKARTA - Palestina akan menggelar pemilihan umum (Pemilu) untuk parlemen dan presiden pada tahun ini. Pemilihan legislatif rencananya dihelat pada 22 Mei dan presiden pada 31 Juli 2021. Kemudian, pemilihan untuk anggota Dewan Nasional Palestina direncanakan pada 31 Agustus 2021.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menyambut baik rencana pesta demokrasi di Palestina ini. Menurutnya, ini akan menjadi momentum yang sangat berharga bagi Bangsa Palestina untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. “Sudah lebih dari 14 tahun Palestina mengalami pertikaian politik antara kubu Hamas dan Fatah sebagai imbas Pemilu 2006 yang dimenangkan Hamas. Rencana pemilu yang digelar tahun ini akan menjadi babak baru merajut persatuan nasional,” ujarnya, Rabu (20/1/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan ini momentum yang tidak hanya dirindukan rakyat Palestina, tetapi juga Indonesia. Dia berharap faksi-faksi yang bertikai di Palestina bisa segera Bersatu. Tanpa persatuan, tentu akan lebih sulit mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan.

Wakil Ketua Fraksi PKS di Senayan itu berharap Pemerintah Indonesia segera mendorong proses rekonsiliasi faksi-faksi yang bertikai di Palestina. Indonesia mempunyai pengalaman untuk mendamaikan beberapa konflik di dunia. “Sikap Indonesia hingga saat ini tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Saya yakin dengan posisi Indonesia yang konsisten hingga hari ini, faksi-faksi di Palestina tentu akan menerima ajakan Indonesia untuk diadakan forum rekonsiliasi,” jelas sukamta.

Sukamta memprediksi rencana pemilu Palestina akan berada dalam situasi politik regional yang pelik. Sebab, beberapa negara teluk, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena itu, Palestina memerlukan dukungan yang lebih besar dari negara-negara lain yang masih komit terhadap kemerdekaan Palestina. Sukamta mengungkapkan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap disampaikan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina perlu dihadirkan dalam agenda nyata.

“Momentum hadapi pemilu Palestina kali ini bisa menjadi pintu masuk bagi Indonesia ikut terlibat secara aktif mendorong proses persatuan nasional Palestina. Bu Menlu (Retno Marsudi) bisa segera melakukan komunikasi untuk menawarkan maksud baik Indonesia memfasilitasi proses rekonsiliasi,” pungkasnya.