Moeldoko Dorong Kodam Berperan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan ( KSP ), Moeldoko mendorong peran Komando Daerah Militer (Kodam) dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 . Terutama dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Polri yang memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Bhabinkamtibmas).
Hal ini disampaikan Moeldoko saat menggelar rapat koordinasi bersama delapan Panglima Kodam secara daring dari Gedung Bina Graha, Jakarta.
“Babinsa dan Babinkamtibmas berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan, mengawal pendistribusian, hingga pelaksanaan vaksinasi. Peran serupa pernah sukses saat Indonesia menggelar program vaksinasi polio beberapa tahun silam,” ujar Moeldoko dikutip dari keterangan persnya, Selasa (19/1/2021).
Moeldoko menjelaskan bahwa vaksin sinovac telah melalui uji klinis dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan halal dan suci terhadap vaksin ini.
“Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan keselamatan masyarakat pada prioritas paling tinggi,” tegasnya.
Moeldoko juga menyampaikan apresiasinya kepada para Panglima Kodam yang telah menjalankan perannya dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19. Menurutnya, sebagai satuan teritorial, Kodam memiliki peran sangat strategis dalam menyukseskan program vaksinasi.
Pada kesempatan yang sama, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menuturkan pihaknya masih menerima informasi adanya penolakan vaksinasi COVID-19 oleh masyarakat. Oleh karena itu, KSP mengundang para Panglima Kodam untuk memaparkan laporan dan informasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah teritorial masing-masing.
Namun begitu dari laporan para Pangdam, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di beberapa wilayah berjalan baik tanpa isu penolakan yang signifikan dari masyarakat. Namun masih ada beberapa catatan dan perlunya perbaikan data melalui aplikasi yang disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman menyampaikan di wilayahnya belum ada penolakan vaksin Covid-19. Dia mengatakan Kodam Jaya telah melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 sebelum pelaksanaan. Meskipun masih ditemui adanya hoaks terutama soal kehalalan dan dampak setelah vaksin.
Baca juga:IDI: Vaksinasi Covid-19 Harus Dijalankan dengan Hati-hati dan Sesuai SOP
“Kami juga melakukan pendampingan, pelaksanaan dan melakukan pengamanan dan melibatkan Babinsa untuk door to door,” jelasnya.
Lalu Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan perlunya sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19.
“Kami juga memberi contoh dengan ikut menjadi penerima vaksin dan sampai saat ini sebagian besar masyarakat di Jawa Barat menerima dan mendukung adanya vaksin,” tuturnya.
Sementara itu, Panglima Kodam 19 Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menjelaskan bahwa masyarakat Papua menerima program vaksinasi. Walaupun dia mengakui masih ada segelintir kelompok yang melakukan penolakan. Yogo pun menegaskan, pihaknya berkomitmen terus melakukan sosialisasi soal vaksinasi ke masyarakat dan kepada tokoh masyarakat yang masih menolak vaksin.
“Tapi perlu sistem informasi satu data sehingga program ini tepat guna dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Hal ini disampaikan Moeldoko saat menggelar rapat koordinasi bersama delapan Panglima Kodam secara daring dari Gedung Bina Graha, Jakarta.
“Babinsa dan Babinkamtibmas berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan, mengawal pendistribusian, hingga pelaksanaan vaksinasi. Peran serupa pernah sukses saat Indonesia menggelar program vaksinasi polio beberapa tahun silam,” ujar Moeldoko dikutip dari keterangan persnya, Selasa (19/1/2021).
Moeldoko menjelaskan bahwa vaksin sinovac telah melalui uji klinis dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan halal dan suci terhadap vaksin ini.
“Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan keselamatan masyarakat pada prioritas paling tinggi,” tegasnya.
Moeldoko juga menyampaikan apresiasinya kepada para Panglima Kodam yang telah menjalankan perannya dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19. Menurutnya, sebagai satuan teritorial, Kodam memiliki peran sangat strategis dalam menyukseskan program vaksinasi.
Pada kesempatan yang sama, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menuturkan pihaknya masih menerima informasi adanya penolakan vaksinasi COVID-19 oleh masyarakat. Oleh karena itu, KSP mengundang para Panglima Kodam untuk memaparkan laporan dan informasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah teritorial masing-masing.
Namun begitu dari laporan para Pangdam, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di beberapa wilayah berjalan baik tanpa isu penolakan yang signifikan dari masyarakat. Namun masih ada beberapa catatan dan perlunya perbaikan data melalui aplikasi yang disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman menyampaikan di wilayahnya belum ada penolakan vaksin Covid-19. Dia mengatakan Kodam Jaya telah melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 sebelum pelaksanaan. Meskipun masih ditemui adanya hoaks terutama soal kehalalan dan dampak setelah vaksin.
Baca juga:IDI: Vaksinasi Covid-19 Harus Dijalankan dengan Hati-hati dan Sesuai SOP
“Kami juga melakukan pendampingan, pelaksanaan dan melakukan pengamanan dan melibatkan Babinsa untuk door to door,” jelasnya.
Lalu Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan perlunya sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19.
“Kami juga memberi contoh dengan ikut menjadi penerima vaksin dan sampai saat ini sebagian besar masyarakat di Jawa Barat menerima dan mendukung adanya vaksin,” tuturnya.
Sementara itu, Panglima Kodam 19 Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menjelaskan bahwa masyarakat Papua menerima program vaksinasi. Walaupun dia mengakui masih ada segelintir kelompok yang melakukan penolakan. Yogo pun menegaskan, pihaknya berkomitmen terus melakukan sosialisasi soal vaksinasi ke masyarakat dan kepada tokoh masyarakat yang masih menolak vaksin.
“Tapi perlu sistem informasi satu data sehingga program ini tepat guna dan tepat sasaran,” pungkasnya.
(kri)