Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Vaksinasi COVID-19 Dimulai, PKS Minta Pemerintah Tetap Fokus 3T
loading...
Ketua DPP PKS, Sukamta mengatakan optimisme yang muncul jangan sampai sebatas menjadi euforia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Program vaksinasi COVID-19 akan dimulai pada hari ini (13/1/2021). Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyatakan pelaksanaan ini harus menjadi momentum untuk perbaikan secara menyeluruh penanganan pandemi COVID-19 .
Ketua DPP PKS, Sukamta mengatakan optimisme yang muncul jangan sampai sebatas menjadi euforia. Ini dikhawatirkan malah akan membuat masyarakat terlena karena seakan-akan semua akan selesai dengan vaksin. (Baca juga: Vaksinasi COVID-19 Perdana Digelar Besok, Ridwan Kamil Sebut Penolak Vaksin Sumber Penyakit)
“Hampir 1 tahun pandemi berlangsung, penanganannya masih terlihat kedodoran. Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 sering berubah-ubah, ini membuat masyarakat kebingungan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDONews, Rabu (13/1/2021).
Anggota Komisi I DPR itu mengungkapkan masih ada 18 provinsi yang belum mencapai jumlah testing sesuai standar badan kesehatan dunia (WHO). WHO mensyaratkan jumlah tes 1 per 1.000 penduduk per minggu.
Masalah kian rumit karena kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 cenderung menurun. Sukamta menyebut banyak masalah penanganan pandemi yang tidak kunjung diselesaikan.
“Pemerintah terkesan mengandalkan vaksinasi ini sebagai kebijakan pamungkas. Jika hanya vaksinasi yang diandalkan sementara pemerintah serius memperbaiki, berbagai persoalan yang ada dan program vaksinasi tidak akan berjalan efektif,” tegasnya.
Padahal, para epidemiolog sudah mengingatkan hal itu. Pemerintah diminta tetap memperkuat pemeriksaan, pelacakan, dan tindakan terhadap orang yang terpapar (3T). Sukamta mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan Indonesia beruntung tidak harus lockdown. (Baca juga:Vaksinasi Memungkinkan Kolaborasi dengan Dunia Usaha)
Kebijakan, mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak menunjukkan hasil penurunan kasus. Bahkan, ketika jumlah pasien positif meningkat tajam, tidak terlihat upaya pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih ketat. "Saya kira akan lebih beruntung bagi masyarakat jika pemerintah segera berbenah,” pungkasnya.
Ketua DPP PKS, Sukamta mengatakan optimisme yang muncul jangan sampai sebatas menjadi euforia. Ini dikhawatirkan malah akan membuat masyarakat terlena karena seakan-akan semua akan selesai dengan vaksin. (Baca juga: Vaksinasi COVID-19 Perdana Digelar Besok, Ridwan Kamil Sebut Penolak Vaksin Sumber Penyakit)
“Hampir 1 tahun pandemi berlangsung, penanganannya masih terlihat kedodoran. Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 sering berubah-ubah, ini membuat masyarakat kebingungan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDONews, Rabu (13/1/2021).
Anggota Komisi I DPR itu mengungkapkan masih ada 18 provinsi yang belum mencapai jumlah testing sesuai standar badan kesehatan dunia (WHO). WHO mensyaratkan jumlah tes 1 per 1.000 penduduk per minggu.
Masalah kian rumit karena kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 cenderung menurun. Sukamta menyebut banyak masalah penanganan pandemi yang tidak kunjung diselesaikan.
“Pemerintah terkesan mengandalkan vaksinasi ini sebagai kebijakan pamungkas. Jika hanya vaksinasi yang diandalkan sementara pemerintah serius memperbaiki, berbagai persoalan yang ada dan program vaksinasi tidak akan berjalan efektif,” tegasnya.
Padahal, para epidemiolog sudah mengingatkan hal itu. Pemerintah diminta tetap memperkuat pemeriksaan, pelacakan, dan tindakan terhadap orang yang terpapar (3T). Sukamta mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan Indonesia beruntung tidak harus lockdown. (Baca juga:Vaksinasi Memungkinkan Kolaborasi dengan Dunia Usaha)
Kebijakan, mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak menunjukkan hasil penurunan kasus. Bahkan, ketika jumlah pasien positif meningkat tajam, tidak terlihat upaya pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih ketat. "Saya kira akan lebih beruntung bagi masyarakat jika pemerintah segera berbenah,” pungkasnya.
(kri)
Explore More