Reshuffle, Antara Performa Pemerintah dan Dilema Demokrasi
Jum'at, 08 Januari 2021 - 06:10 WIB
loading...
A
A
A
Untuk memantapkan performa pemerintah perlu dikembangkan pola komunikasi yang intens antara presiden dan para menterinya agar visi dan misi presiden benar-benar dapat dijalankan dengan baik. Di sisi lain presiden juga harus memberikan kepercayaan penuh kepada para menteri untuk dapat menjalankan konsep-konsep mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang menteri.
Meski demikian, terdapat pula kritik dari beberapa kalangan mengenai beberapa sosok yang dinilai tidak cukup fit atas posisi yang nantinya diemban. Sosok Yaqut misalnya dianggap beberapa kalangan masih butuh waktu lagi untuk dapat pas berperan sebagai seorang menteri agama. Di samping itu, sikapnya yang tidak segan melakukan konfrontasi dengan pihak-pihak yang tidak disukainya juga tidak ideal, terutama mengingat masyarakat sudah cukup lelah dengan berbagai ketegangan, bahkan konflik selama ini.
Begitu juga penunjukan Budi Sadikin sebagai menteri kesehatan yang dirasa kurang pas mengingat latar belakang akademis dan kerja yang bersangkutan selama ini. Sementara tidak sedikit figur yang lebih tepat, baik dari sisi profesi maupun latar belakang pendidikan, untuk pos yang saat ini menjadi amat penting itu.
Selain itu, pos-pos kementerian lain yang juga bagi sebagian kalangan justru lebih patut diganti ternyata tidak mengalami perubahan. Meski demikian, tentu saja kita semua harus benar-benar menunggu hasil kerja para menteri baru itu untuk dapat memberikan penilaian yang objektif atas kinerja mereka.
Dilema bagi Demokrasi
Meski performa pemerintah bisa saja terdongkrak dengan kehadiran sebelas figur di pucuk pimpinan kementerian, terdapat persoalan terkait dengan substansi demokrasi kita. Sebagaimana diketahui bahwa kualitas demokrasi kita saat ini tengah mendapat sorotan tajam, terutama sekali terkait dengan penguatan oligarki dan elitisme yang cenderung mengerdilkan kelompok-kelompok (kritis) di luar pemerintahan.
Bergabungnya mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno atas undangan presiden membuka pintu yang semakin luas bagi terciptanya sebuah koalisi turah yang melibatkan mayoritas partai dalam pemerintahan Jokowi. Fenomena ini seperti mengulang saja apa yang terjadi pada pemerintahan Gus Dur, Megawati, maupun SBY. Sebuah “Revolusi Mental” yang dulu dibayangkan ternyata tidak terjadi.
Meski demikian, terdapat pula kritik dari beberapa kalangan mengenai beberapa sosok yang dinilai tidak cukup fit atas posisi yang nantinya diemban. Sosok Yaqut misalnya dianggap beberapa kalangan masih butuh waktu lagi untuk dapat pas berperan sebagai seorang menteri agama. Di samping itu, sikapnya yang tidak segan melakukan konfrontasi dengan pihak-pihak yang tidak disukainya juga tidak ideal, terutama mengingat masyarakat sudah cukup lelah dengan berbagai ketegangan, bahkan konflik selama ini.
Begitu juga penunjukan Budi Sadikin sebagai menteri kesehatan yang dirasa kurang pas mengingat latar belakang akademis dan kerja yang bersangkutan selama ini. Sementara tidak sedikit figur yang lebih tepat, baik dari sisi profesi maupun latar belakang pendidikan, untuk pos yang saat ini menjadi amat penting itu.
Selain itu, pos-pos kementerian lain yang juga bagi sebagian kalangan justru lebih patut diganti ternyata tidak mengalami perubahan. Meski demikian, tentu saja kita semua harus benar-benar menunggu hasil kerja para menteri baru itu untuk dapat memberikan penilaian yang objektif atas kinerja mereka.
Dilema bagi Demokrasi
Meski performa pemerintah bisa saja terdongkrak dengan kehadiran sebelas figur di pucuk pimpinan kementerian, terdapat persoalan terkait dengan substansi demokrasi kita. Sebagaimana diketahui bahwa kualitas demokrasi kita saat ini tengah mendapat sorotan tajam, terutama sekali terkait dengan penguatan oligarki dan elitisme yang cenderung mengerdilkan kelompok-kelompok (kritis) di luar pemerintahan.
Bergabungnya mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno atas undangan presiden membuka pintu yang semakin luas bagi terciptanya sebuah koalisi turah yang melibatkan mayoritas partai dalam pemerintahan Jokowi. Fenomena ini seperti mengulang saja apa yang terjadi pada pemerintahan Gus Dur, Megawati, maupun SBY. Sebuah “Revolusi Mental” yang dulu dibayangkan ternyata tidak terjadi.
Lihat Juga :
