Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Vaksinasi Dimulai 13 Januari, Mendagri: Bapak Presiden Langsung yang Pertama
loading...
Presiden Jokowi akan memimpin vaksinasi COVID-19 pertama pada 13 Januari 2021. FOTO/DOK.SINDOnews/EKO PURWANTO
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah menjadwalkan penyuntikan perdana vaksinasi COVID-19 pada pekan kedua Januari. Vaksinasi pertama ini akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara simbolis pada 13 Januari.
"Penyuntikan perdana tanggal 13 (Januari), hari Rabu depan. Itu nanti di tingkat pusat oleh bapak presiden langsung yang pertama, beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan kementerian/lembaga, usia di bawah 60 tahun, karena ini yang dari Sinovac, 18-59 tahun," katanya dikutip dalam pers rilis Puspen Kemendagri, Selasa (5/1/2020).
Mendagri mengatakan rencananya vaksinasi ini akan diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap. Vaksinasi diawali dengan tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan key leader kesehatan daerah serta tokoh agama daerah. ( )
"Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, COVID pun ada yang tidak percaya," ungkapnya.
Sementara untuk tingkat daerah penyuntikan pertama dimulai 14 dan 15 Januari 2020. Namun memang belum dipastikan waktunya karena tergantung kesiapan dari masing-masing daerah.
"Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15. Sementara belum ditentukan waktunya. Tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga. Mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur. Kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun. Kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, forkopimda. Tolong hadir juga untuk menyaksikan," tuturnya. (
)
Tito meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini. "Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditarget, kemudian koordinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP," katanya.
"Penyuntikan perdana tanggal 13 (Januari), hari Rabu depan. Itu nanti di tingkat pusat oleh bapak presiden langsung yang pertama, beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan kementerian/lembaga, usia di bawah 60 tahun, karena ini yang dari Sinovac, 18-59 tahun," katanya dikutip dalam pers rilis Puspen Kemendagri, Selasa (5/1/2020).
Mendagri mengatakan rencananya vaksinasi ini akan diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap. Vaksinasi diawali dengan tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan key leader kesehatan daerah serta tokoh agama daerah. ( )
"Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, COVID pun ada yang tidak percaya," ungkapnya.
Sementara untuk tingkat daerah penyuntikan pertama dimulai 14 dan 15 Januari 2020. Namun memang belum dipastikan waktunya karena tergantung kesiapan dari masing-masing daerah.
"Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15. Sementara belum ditentukan waktunya. Tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga. Mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur. Kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun. Kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, forkopimda. Tolong hadir juga untuk menyaksikan," tuturnya. (
Baca Juga
Tito meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini. "Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditarget, kemudian koordinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP," katanya.
(abd)
Explore More