Penemuan Drone Jadi Bukti Perairan Indonesia Tempat Adu Kekuatan Militer AS-China
Minggu, 03 Januari 2021 - 09:24 WIB
loading...
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati meminta pemerintah tidak menganggap remeh penemuan tiga drone di perairan Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penemuan Unmanned Underwater Vehicle (UUV) di Pulau Tenggol, Masalembu dan Kepulauan Selayar merupakan fakta bahwa penggunaan Unmanned System telah dilakukan oleh berbagai negara maju di laut.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, UUV yang ditemukan oleh nelayan dan diamankan prajurit TNI AL berlabel Shenyang Institute of Automation Chinese Academic of Sciences merupakan platform khusus yang dirancang untuk mendeteksi kapal-kapal selam Non-Chinese dan merekam semua kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. ”Penemuan UUV ini juga menunjukkan bukti bahwa perairan Indonesia menjadi Spill Over adu Kekuatan Militer antara Cina dan Amerika Serikat berikut Sekutunya,” katanya. (Baca juga: Drone Selam China Berkeliaran di Perairan Indonesia Patut Dicurigai)
UUV ini masuk ke dalam kategori platform penelitian bawah laut. Namun tidak menutup kemungkinan Cina atau negara lainnya sudah meluncurkan USSV (Unmanned Sub-Surface Vehicle) yang sudah membawa persenjataan. USSV ini lebih berbahaya daripada UUV. Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut, semua UUV yang ditemukan dalam kondisi malfunction dan bukan expired, yang artinya ada kendala teknis internal di dalam sistemnya. ”Dari analisa awal, ketiga UUV diperkirakan sudah memiliki jam selam lebih dari 25.000 atau mendekati 3 tahun. Kemungkinan besar UUV tersebut diluncurkan November 2017,” ujarnya. (Baca juga: Drone Bawah Air Masuk RI, Anggota DPR Desak Perkuat Patroli Laut)
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyarankan agar pemerintah Indonesia menetapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi penemuan UUV di perairan Indonesia. Di antaranya, pertama, dari aspek hukum perlu segera ditetapkan peraturan penggunaan semua jenis Unmanned System di wilayah Indonesia baik UAV di udara, USV di permukaan laut maupun UUV di bawa permukaan laut. ”Sejalan dengan itu, juga dibutuhkan peraturan pemerintah yang menentukan tata cara menghadapi illegal research di perairan Indonesia, mulai dari perairan Kepulauan hingga ZEE,” ucapnya. (Baca juga: Benda Asing Mirip Drone di Selayar Dibawa Kapal Perang ke Komando Armada II TNI AL)
Berikutnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) dapat mengajak Kementerian Perhubungan untuk segera memasang UDD (Underwater Detection Device) di seluruh ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan semua Selat strategis untuk memantau semua lalu lintas bawah laut, utamanya di Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok. ”TNI AL harus segera melengkapi Puskodal-nya dengan sistem pemantauan bawah laut diperkuat dengan Smart mines yang dapat dikendalikan secara otomatis atau manual. Kapal-kapal perang TNI AL juga harus dilengkapi dengan Anti-USSV System yang dapat menghadapi serangan USSV,” katanya. (Baca juga: Kemlu Didesak Sampaikan Protes Diplomatik Terhadap Pemilik Drone Bawah Air)
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, UUV yang ditemukan oleh nelayan dan diamankan prajurit TNI AL berlabel Shenyang Institute of Automation Chinese Academic of Sciences merupakan platform khusus yang dirancang untuk mendeteksi kapal-kapal selam Non-Chinese dan merekam semua kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. ”Penemuan UUV ini juga menunjukkan bukti bahwa perairan Indonesia menjadi Spill Over adu Kekuatan Militer antara Cina dan Amerika Serikat berikut Sekutunya,” katanya. (Baca juga: Drone Selam China Berkeliaran di Perairan Indonesia Patut Dicurigai)
UUV ini masuk ke dalam kategori platform penelitian bawah laut. Namun tidak menutup kemungkinan Cina atau negara lainnya sudah meluncurkan USSV (Unmanned Sub-Surface Vehicle) yang sudah membawa persenjataan. USSV ini lebih berbahaya daripada UUV. Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut, semua UUV yang ditemukan dalam kondisi malfunction dan bukan expired, yang artinya ada kendala teknis internal di dalam sistemnya. ”Dari analisa awal, ketiga UUV diperkirakan sudah memiliki jam selam lebih dari 25.000 atau mendekati 3 tahun. Kemungkinan besar UUV tersebut diluncurkan November 2017,” ujarnya. (Baca juga: Drone Bawah Air Masuk RI, Anggota DPR Desak Perkuat Patroli Laut)
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyarankan agar pemerintah Indonesia menetapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi penemuan UUV di perairan Indonesia. Di antaranya, pertama, dari aspek hukum perlu segera ditetapkan peraturan penggunaan semua jenis Unmanned System di wilayah Indonesia baik UAV di udara, USV di permukaan laut maupun UUV di bawa permukaan laut. ”Sejalan dengan itu, juga dibutuhkan peraturan pemerintah yang menentukan tata cara menghadapi illegal research di perairan Indonesia, mulai dari perairan Kepulauan hingga ZEE,” ucapnya. (Baca juga: Benda Asing Mirip Drone di Selayar Dibawa Kapal Perang ke Komando Armada II TNI AL)
Berikutnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) dapat mengajak Kementerian Perhubungan untuk segera memasang UDD (Underwater Detection Device) di seluruh ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan semua Selat strategis untuk memantau semua lalu lintas bawah laut, utamanya di Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok. ”TNI AL harus segera melengkapi Puskodal-nya dengan sistem pemantauan bawah laut diperkuat dengan Smart mines yang dapat dikendalikan secara otomatis atau manual. Kapal-kapal perang TNI AL juga harus dilengkapi dengan Anti-USSV System yang dapat menghadapi serangan USSV,” katanya. (Baca juga: Kemlu Didesak Sampaikan Protes Diplomatik Terhadap Pemilik Drone Bawah Air)
Lihat Juga :
