Budi Gunadi Jadi Menkes, Anggota DPR Pesimistis Penanganan COVID-19
Jum'at, 25 Desember 2020 - 09:12 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Sigit Sosiantomo pesimistis terhadap penanganan pandemi COVID-19, dengan penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Sigit Sosiantomo pesimistis terhadap penanganan pandemi COVID-19 , dengan penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) menggantikan Terawan Agus Putranto. Apalagi, Budi Gunadi tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan.
"Dalam kondisi darurat seperti ini, seharusnya Presiden menunjuk orang yang tepat untuk menduduki kursi menkes. Sebagai bankir, Pak Budi cukup berpengalaman dalam hal manajerial. Tapi soal penanganan COVID-19, tidak cuma butuh keahlian manajerial, tapi harus memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kesehatan secara menyeluruh. Apalagi ini menyangkut nyawa anak bangsa. Seharusnya Presiden lebih bijak dalam menempatkan seseorang dalam posisi strategis," kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (25/12/2020).
(Baca Juga : Penolakan Muhammadiyah Isi Wamendikbud Dilatari Perbedaan Pandangan dengan Mas Menteri )
Sigit khawatir, penunjukan Budi Gunadi sebagai Menkes akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat atas penanganan pandemi. Pemilihan Menkes non-tenaga kesehatan dinilai akan semakin membuat ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mengatasi melonjaknya pasien COVID-19 di Indonesia yang telah menelan korban jiwa terbanyak se-ASEAN. (Baca juga: Resmi Jadi Menkes, Budi Gunadi Harus Lebih Baik dari Terawan )
"Ketidakjelasan sikap pemerintah ini akan berdampak multidimensi, khususnya dalam sektor transportasi, di mana pada pergantian tahun ini akan terjadi lonjakan pergerakan manusia dan barang," ujarnya.
Politikus PKS ini pun mencontohkan kasus antrean panjang masyarakat yang ingin melakukan tes COVID-19 di bandara, stasiun, hingga rumah sakit (RS) akibat kebijakan baru pemerintah mengenai syarat perjalanan di libur akhir tahun.
"Ketidakjelasan kemauan pemerintah ini melahirkan ketidakjelasan pula penanganan Masa transisi PSBB dan kebijakan turunan di sektor-sektor lain seperti transportasi. Rakyat jadi tambah bingung. Arah penanganan COVID semakin tidak jelas bahkan dikhawatirkan semakin menyusahkan rakyat yang membutuhkan pengaturan yang terintegrasi antara transportasi aman untuk keperluan mendesak masyarakat dengan penanganan pandemi yang sudah berusia satu tahun ini. Kalau salah urus karena salah menempatkan pejabat, bisa tambah parah kita," katanya. (Baca juga: Budi Gunadi Sadikin Jadi Menkes, Netizen: Semoga Enggak Ngawur )
Selain itu, Sigit juga mempertanyakan prestasi Budi Gunadi Sadikin dalam menakhodai Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi.
"Pasalnya, kinerja penyerapan anggaran PEN hingga November 2020 baru mencapai Rp366,86 triliun atau sekitar 52,8% dari total pagu Rp695,2 triliun," tandas Sigit.
"Dalam kondisi darurat seperti ini, seharusnya Presiden menunjuk orang yang tepat untuk menduduki kursi menkes. Sebagai bankir, Pak Budi cukup berpengalaman dalam hal manajerial. Tapi soal penanganan COVID-19, tidak cuma butuh keahlian manajerial, tapi harus memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kesehatan secara menyeluruh. Apalagi ini menyangkut nyawa anak bangsa. Seharusnya Presiden lebih bijak dalam menempatkan seseorang dalam posisi strategis," kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (25/12/2020).
(Baca Juga : Penolakan Muhammadiyah Isi Wamendikbud Dilatari Perbedaan Pandangan dengan Mas Menteri )
Sigit khawatir, penunjukan Budi Gunadi sebagai Menkes akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat atas penanganan pandemi. Pemilihan Menkes non-tenaga kesehatan dinilai akan semakin membuat ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mengatasi melonjaknya pasien COVID-19 di Indonesia yang telah menelan korban jiwa terbanyak se-ASEAN. (Baca juga: Resmi Jadi Menkes, Budi Gunadi Harus Lebih Baik dari Terawan )
"Ketidakjelasan sikap pemerintah ini akan berdampak multidimensi, khususnya dalam sektor transportasi, di mana pada pergantian tahun ini akan terjadi lonjakan pergerakan manusia dan barang," ujarnya.
Politikus PKS ini pun mencontohkan kasus antrean panjang masyarakat yang ingin melakukan tes COVID-19 di bandara, stasiun, hingga rumah sakit (RS) akibat kebijakan baru pemerintah mengenai syarat perjalanan di libur akhir tahun.
"Ketidakjelasan kemauan pemerintah ini melahirkan ketidakjelasan pula penanganan Masa transisi PSBB dan kebijakan turunan di sektor-sektor lain seperti transportasi. Rakyat jadi tambah bingung. Arah penanganan COVID semakin tidak jelas bahkan dikhawatirkan semakin menyusahkan rakyat yang membutuhkan pengaturan yang terintegrasi antara transportasi aman untuk keperluan mendesak masyarakat dengan penanganan pandemi yang sudah berusia satu tahun ini. Kalau salah urus karena salah menempatkan pejabat, bisa tambah parah kita," katanya. (Baca juga: Budi Gunadi Sadikin Jadi Menkes, Netizen: Semoga Enggak Ngawur )
Selain itu, Sigit juga mempertanyakan prestasi Budi Gunadi Sadikin dalam menakhodai Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi.
"Pasalnya, kinerja penyerapan anggaran PEN hingga November 2020 baru mencapai Rp366,86 triliun atau sekitar 52,8% dari total pagu Rp695,2 triliun," tandas Sigit.
(abd)
Lihat Juga :
