Isu Reshuffle Kian Santer, Nama-nama Ini Bakal Masuk Kabinet?
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pasca penangkapan dua menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), isu perombakan atau reshuffle kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin semakin santer.
Tidak hanya terkait pengisian jabatan Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo, pergantian sejumlah pos menteri dalam kabinet juga berembus kencang.
(Baca juga : PAN-Demokrat Berhasrat Masuk Kabinet, Pengamat: Silakan Saja, Oposisi Cukup Rakyat )
Bahkan beredar isu resuffle akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Berdasarkan isu yang beredar, ada pergantian di sejumlah pos menteri antara lain Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang didiisukan menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.( )
Kemudian, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno diisukan menempati kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio. Lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang telah ditahan KPK.
Lalu, ada nama Muhammad Lutfi yang disebut-sebut bakak menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. Selanjutnya, Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya diisukan menduduki jabatan Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.( )
Terakhir, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono diisukan menjadi Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo yang telah ditahan KPK.
Mengenai isu Sandiaga Uno akan masuk kabinet, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Kawendra Lukistian menanggapi santai. "Kita doakan yang terbaik untuk bangsa, dan biarkan Pak Presiden menggunakan hak prerogratifnya untuk memilih para putra terbaik bangsa," ujar Kawendra kepada SINDOnews, Senin (21/12/2020).
(Baca juga : Disebut Bersaing dengan Amien Rais Bela Habib Rizieq, PKS: Fastabiqul Khoirot )
Kawendra mengatakan, yang jelas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat terpukul oleh pandemi Covid-19. "Siapapun nanti yang diamanahi memiliki tantangan berat terkait itu," ujar juru bicara Sandiaga Uno ini.
Terlebih, lanjut Kawendra, 2021 adalah Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia 2021 yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 74/198 yang diinisiasi oleh Indonesia.
"Ini merupakan salah satu bentuk kepemimpinan internasional Indonesia dalam mendorong pemajuan ekonomi kreatif di dunia internasional. Jadi ini tantangan juga untuk menyongsong hal tersebut di tengah pandemi," katanya.
(Baca juga : Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Disidang di PN Depok Hari Ini )
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA), Fadhli Harahab berpendapat jika yang di-reshuffle adalah dari kalangan profesional maka itu menunjukkan cengkraman parpol dalam pemerintahan semakin kuat.
"Kalau itu yang terjadi, aku pikir para menteri yang dipilih Jokowi hanya akan bekerja separuh waktu, dengan kontrak dua tahun di sisa masa jabatan Presiden, dua tahun sisanya menterinya akan sibuk dengan pilpres," ujarnya kepada SINDOnews.
(Baca juga : Muhammadiyah Koreksi Tinggi Matahari, Waktu Subuh Mundur 8 Menit )
Kendati demikian, Radhil menilai bukan hal yang buruk jika porsi kursi parpol dalam kabinet ditambah.
"Catatannya orang yang betul-betul kapabel di bidang itu. Lagipula kondisi terkini, Jokowi perlu menjaga stabilitas nasional agar kebijakan berjalan mulus," tuturnya.
Tidak hanya terkait pengisian jabatan Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo, pergantian sejumlah pos menteri dalam kabinet juga berembus kencang.
(Baca juga : PAN-Demokrat Berhasrat Masuk Kabinet, Pengamat: Silakan Saja, Oposisi Cukup Rakyat )
Bahkan beredar isu resuffle akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Berdasarkan isu yang beredar, ada pergantian di sejumlah pos menteri antara lain Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang didiisukan menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.( )
Kemudian, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno diisukan menempati kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio. Lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang telah ditahan KPK.
Lalu, ada nama Muhammad Lutfi yang disebut-sebut bakak menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. Selanjutnya, Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya diisukan menduduki jabatan Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.( )
Terakhir, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono diisukan menjadi Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo yang telah ditahan KPK.
Mengenai isu Sandiaga Uno akan masuk kabinet, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Kawendra Lukistian menanggapi santai. "Kita doakan yang terbaik untuk bangsa, dan biarkan Pak Presiden menggunakan hak prerogratifnya untuk memilih para putra terbaik bangsa," ujar Kawendra kepada SINDOnews, Senin (21/12/2020).
(Baca juga : Disebut Bersaing dengan Amien Rais Bela Habib Rizieq, PKS: Fastabiqul Khoirot )
Kawendra mengatakan, yang jelas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat terpukul oleh pandemi Covid-19. "Siapapun nanti yang diamanahi memiliki tantangan berat terkait itu," ujar juru bicara Sandiaga Uno ini.
Terlebih, lanjut Kawendra, 2021 adalah Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia 2021 yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 74/198 yang diinisiasi oleh Indonesia.
"Ini merupakan salah satu bentuk kepemimpinan internasional Indonesia dalam mendorong pemajuan ekonomi kreatif di dunia internasional. Jadi ini tantangan juga untuk menyongsong hal tersebut di tengah pandemi," katanya.
(Baca juga : Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Disidang di PN Depok Hari Ini )
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA), Fadhli Harahab berpendapat jika yang di-reshuffle adalah dari kalangan profesional maka itu menunjukkan cengkraman parpol dalam pemerintahan semakin kuat.
"Kalau itu yang terjadi, aku pikir para menteri yang dipilih Jokowi hanya akan bekerja separuh waktu, dengan kontrak dua tahun di sisa masa jabatan Presiden, dua tahun sisanya menterinya akan sibuk dengan pilpres," ujarnya kepada SINDOnews.
(Baca juga : Muhammadiyah Koreksi Tinggi Matahari, Waktu Subuh Mundur 8 Menit )
Kendati demikian, Radhil menilai bukan hal yang buruk jika porsi kursi parpol dalam kabinet ditambah.
"Catatannya orang yang betul-betul kapabel di bidang itu. Lagipula kondisi terkini, Jokowi perlu menjaga stabilitas nasional agar kebijakan berjalan mulus," tuturnya.
(dam)