Reshuffle Kabinet, Calon Menteri Utamakan Punya Kompetensi dan Integritas
loading...
A
A
A
JAKARTA - Isu reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin semakin santer dibicarakan, baik dari kalangan elite partai ataupun publik. Tentu saja spekulasi siapa-siapa saja yang akan diganti atau digeser mengemuka. Itu termasuk kandidat pengganti Menteri KKP dan Menteri Sosial.
(Baca juga: Risma dan Susi Pudjiastuti Masuk Kabinet Reshuffle, Cocok?)
Menurut Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar-Lembaga, Seknas Jokowi, Dono Prasetyo pihaknya berbaik sangka terhadap beredarnya susunan kabinet 'bayangan' tersebut, dalam versi manapun.
(Baca juga: Ridwan Kamil Serang Mahfud MD, Adakah Kaitannya dengan Reshuffle Kabinet?)
Hal itu kata Dono, bisa dimaknai masih banyak elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan program pemerintahan Presiden Jokowi.
"Segala program pemerintahan Jokowi bermuara pada kesejahteraan rakyat, artinya susunan kabinet bayangan yang hari-hari ini beredar, adalah bagian dari aspirasi agar terjadi percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat, semisal harga sembako yang terjangkau, termasuk ketersediaan pasokannya. Rasanya hanya itu yang diinginkan rakyat Indonesia hari ini, terlebih di masa pandemi yang seolah tak bertepi," kata Dono, Minggu (20/12/2020).
(Baca juga: Pengamat Sebut Reshuffle Kabinet Kebutuhan untuk Menjawab Kebuntuan Sistem)
Beredarnya daftar kabinet bayangan dan aspirasi kesejahteraan rakyat, katanya, merupakan sinyal kuat bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya secara penuh lantaran presiden diberi kewenangan demikian oleh konstitusi.
"Dalam sistem presidensial, patokan calon menteri adalah mengutamakan kompetensi dan integritas, sementara afiliasi politik (calon menteri) sejatinya hanyalah faktor pelengkap," ujarnya.
Dono mengungkapkan, berbekal pengalaman periode pertama, ia ingin menyampaikan bahwa reshuffle kali ini adalah yang terakhir, dengan kata lain tiada lagi tindakan serupa hingga selesai periode Pak Jokowi. Tentu ia sangat paham jika Jokowi memiliki kemampuan untuk menempatkan orang yang tepat. Apalagi tahun 2021 di depan mata.
"Kami segenap relawan, selalu siap mengawal pemerintahan Pak Jokowi, bukan sekadar mengawal, namun sebisa mungkin juga meringankan. Oleh karena itulah kami berpendapat, bahwa kiranya reshuffle cukup sekali ini saja, agar Pak Jokowi bisa segera tancap gas," pungkasnya.
Lihat Juga: Dino Patti Djalal Sentil Natalius Pigai Gegara Minta Anggaran Rp20 Triliun: Tidak Masuk Akal
(Baca juga: Risma dan Susi Pudjiastuti Masuk Kabinet Reshuffle, Cocok?)
Menurut Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar-Lembaga, Seknas Jokowi, Dono Prasetyo pihaknya berbaik sangka terhadap beredarnya susunan kabinet 'bayangan' tersebut, dalam versi manapun.
(Baca juga: Ridwan Kamil Serang Mahfud MD, Adakah Kaitannya dengan Reshuffle Kabinet?)
Hal itu kata Dono, bisa dimaknai masih banyak elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan program pemerintahan Presiden Jokowi.
"Segala program pemerintahan Jokowi bermuara pada kesejahteraan rakyat, artinya susunan kabinet bayangan yang hari-hari ini beredar, adalah bagian dari aspirasi agar terjadi percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat, semisal harga sembako yang terjangkau, termasuk ketersediaan pasokannya. Rasanya hanya itu yang diinginkan rakyat Indonesia hari ini, terlebih di masa pandemi yang seolah tak bertepi," kata Dono, Minggu (20/12/2020).
(Baca juga: Pengamat Sebut Reshuffle Kabinet Kebutuhan untuk Menjawab Kebuntuan Sistem)
Beredarnya daftar kabinet bayangan dan aspirasi kesejahteraan rakyat, katanya, merupakan sinyal kuat bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya secara penuh lantaran presiden diberi kewenangan demikian oleh konstitusi.
"Dalam sistem presidensial, patokan calon menteri adalah mengutamakan kompetensi dan integritas, sementara afiliasi politik (calon menteri) sejatinya hanyalah faktor pelengkap," ujarnya.
Dono mengungkapkan, berbekal pengalaman periode pertama, ia ingin menyampaikan bahwa reshuffle kali ini adalah yang terakhir, dengan kata lain tiada lagi tindakan serupa hingga selesai periode Pak Jokowi. Tentu ia sangat paham jika Jokowi memiliki kemampuan untuk menempatkan orang yang tepat. Apalagi tahun 2021 di depan mata.
"Kami segenap relawan, selalu siap mengawal pemerintahan Pak Jokowi, bukan sekadar mengawal, namun sebisa mungkin juga meringankan. Oleh karena itulah kami berpendapat, bahwa kiranya reshuffle cukup sekali ini saja, agar Pak Jokowi bisa segera tancap gas," pungkasnya.
Lihat Juga: Dino Patti Djalal Sentil Natalius Pigai Gegara Minta Anggaran Rp20 Triliun: Tidak Masuk Akal
(maf)