Rektor Unhan Sebut Perlunya Hukum Internasional Penggunaan Sistem Tak Berawak

JAKARTA - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksmana Madya TNI Amarulla Octavian, menyampaikan pentingnya hukum internasional yang baru untuk mengatur penggunaan Unmanned System (sistem tak berawak) sebagai suatu kelengkapan kapal perang yang tidak mencederai hukum-hukum internasional yang selama ini sudah berlaku.

”Saat ini banyak negara-negara yang sudah menggunakan Unmanned System untuk melengkapi kekuatan Angkatan Lautnya. Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) di laut saat ini dinilai sudah cukup massif, disusul penggunaan Unmanned Surface Vehicle (USV) dan Unmanned Sub-Surface Vehicle (USSV),” ujar Octavian saat menjadi pembicara pertama pada acara webinar Internasional yang diselenggarakan The Centre For Joint Warfare Studies (CENJOWS), Angkatan Bersenjata India pada hari ini, Jumat (18/12/2020).

Dalam webinar tersebut, Octavian yang memaparkan materi berjudul Regional Interests and New Initiatives for Indian Ocean juga mengusulkan pentingnya menyusun prosedur internasional yang baru dalam melaksaksanakan proses penegakan hukum di laut sesuai Protokol Covid-19. Pengalaman TNI AL selama ini, kata dia, diajukan sebagai proposal prosedur internasional dimaksud. (Baca juga: Rektor Unhan Laksdya TNI A. Octavian Sebut Pentingnya Big Maritime Data)

Para peserta webinar dan pembicara lain menyambut baik gagasan dan inisiatif Rektor Unhan sebagai bentuk nyata menjaga stabilitas keamanan di Samudera Hindia. Samudera Hindia juga menjadi perhatian penting politik luar negeri Indonesia di samping Samudera Pasifik, sebagai langkah diplomasi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. (Baca juga: Rektor Unhan Dorong Penguasaan Teknologi Roket bagi Indonesia)

Aero India Webinar Series kali ini membahas topik Changing Dynamics of The Indian Ocean Region (IOR) yang terbagi ke dalam dua sesi, yakni sesi pertama bertajuk Evolving Geopolitics of The IOR dan sesi kedua bertajuk Chinese Challenges to India’s Interests. Hadir pada webinar para pejabat tinggi Kementerian Pertahanan India, Kementerian Luar Negeri India, para Perwira Tinggi Angkatan Bersenjata India dari AD, AL dan AU, para akademisi, praktisi dan pakar di bidang pertahanan maritim.