Angka Kematian Ibu Tinggi, Wapres Minta IDI Lakukan Ini
Jum'at, 18 Desember 2020 - 13:51 WIB
loading...
Wapres Maruf Amin. Foto/Dok BPMI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih perlu melakukan upaya-upaya yang lebih keras untuk mengejar indikator kinerja kesehatan yang masih tertinggal dari beberapa negara lain. Misalnya, angka kematian ibu Indonesia masih 177 per 100.000 penduduk. Sementara di Malaysia 29, di Thailand 37, dan di Vietnam 43.
"Begitu juga dengan tingkat kematian balita yang masih 25 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan Malaysia yaitu 8, Thailand 9, dan Vietnam 21. Berbagai prevalensi penyakit seperti TBC dan Malaria, Indonesia menempati tingkat teratas dibandingkan negara tetangga kita. Begitu pula prevalensi balita stunting kita juga masih tinggi," katanya dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Ikatan Dokter Indonesia (IDI) , Jumat (18/12/2020).
Ma'ruf mengatakan, pencapaian indikator kinerja kesehatan tersebut bukan semata-mata tugas dari para dokter dan tenaga kesehatan karena sifatnya multidimensi. Namun setidaknya, dia menilai IDI memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia.
Dia mengharapkan agar IDI dapat memikirkan bagaimana agar pemerintah dapat memperbaiki distribusi dokter umum di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas). "Belajar dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19, tantangan ke depan adalah membangun layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tangguh, sebagai garda terdepan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya," tuturnya.
(Baca juga: Aplikasi MPDN Permudah Pelaporan Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Sinjai ).
Tidak hanya dokter umum, dia juga meminta IDI membantu pemerintah dalam memperbaiki distribusi dokter spesialis di rumah sakit (RS). "Terutama untuk rumah sakit di luar Pulau Jawa. Saya mengetahui bahwa biaya untuk menjadi dokter spesialis tidaklah murah. Sehingga setelah lulus dokter spesialis akan memilih untuk bekerja di kota besar. Bila hal ini terus terjadi maka capaian indikator kesehatan kita akan makin sulit mengejar ketertinggalan dari negara sekitar," paparnya.
Lebih lanjut Ma'ruf juga mengharapkan agar IDI dapat memberi masukan kepada pemerintah agar para dokter dapat terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas mengacu pada evidence-based medicine.
(Baca juga: Mansetus Balawala, Melibas Tantangan demi Kemanusiaan ).
"IDI harus dapat mendorong percepatan penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) beserta perkiraan biayanya agar kualitas layanan sesuai standar. PNPK ini sangat penting dalam rangka menegakkan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Tanah Air," pungkasnya.
"Begitu juga dengan tingkat kematian balita yang masih 25 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan Malaysia yaitu 8, Thailand 9, dan Vietnam 21. Berbagai prevalensi penyakit seperti TBC dan Malaria, Indonesia menempati tingkat teratas dibandingkan negara tetangga kita. Begitu pula prevalensi balita stunting kita juga masih tinggi," katanya dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Ikatan Dokter Indonesia (IDI) , Jumat (18/12/2020).
Ma'ruf mengatakan, pencapaian indikator kinerja kesehatan tersebut bukan semata-mata tugas dari para dokter dan tenaga kesehatan karena sifatnya multidimensi. Namun setidaknya, dia menilai IDI memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia.
Dia mengharapkan agar IDI dapat memikirkan bagaimana agar pemerintah dapat memperbaiki distribusi dokter umum di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas). "Belajar dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19, tantangan ke depan adalah membangun layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tangguh, sebagai garda terdepan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya," tuturnya.
(Baca juga: Aplikasi MPDN Permudah Pelaporan Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Sinjai ).
Tidak hanya dokter umum, dia juga meminta IDI membantu pemerintah dalam memperbaiki distribusi dokter spesialis di rumah sakit (RS). "Terutama untuk rumah sakit di luar Pulau Jawa. Saya mengetahui bahwa biaya untuk menjadi dokter spesialis tidaklah murah. Sehingga setelah lulus dokter spesialis akan memilih untuk bekerja di kota besar. Bila hal ini terus terjadi maka capaian indikator kesehatan kita akan makin sulit mengejar ketertinggalan dari negara sekitar," paparnya.
Lebih lanjut Ma'ruf juga mengharapkan agar IDI dapat memberi masukan kepada pemerintah agar para dokter dapat terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas mengacu pada evidence-based medicine.
(Baca juga: Mansetus Balawala, Melibas Tantangan demi Kemanusiaan ).
"IDI harus dapat mendorong percepatan penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) beserta perkiraan biayanya agar kualitas layanan sesuai standar. PNPK ini sangat penting dalam rangka menegakkan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Tanah Air," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
