PAN Minta Pemerintah Dalami Kabar China Beli Vaksin Negara Lain

Jum'at, 18 Desember 2020 - 11:22 WIB
loading...
PAN Minta Pemerintah...
PAN meminta pemerintah mencari tahu penyebab China mengimpor ribuan vaksin Covid-19 dari negara lain meskipun mereka telah memproduksi vaksin sendiri. Foto/ist
A A A
JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta agar kabar bahwa China akan membeli vaksin Covid-19 dari negara lain perlu didalami. Pasalnya, kabar tersebut bisa berdampak secara sosiologis di tengah masyarakat.

Sebab, sambungnya, ada kesan bahwa vaksin produk sendiri tidak dipakai oleh China . Malah sebaliknya, China menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk mengimpor vaksin dari negara lain.

"Kan agak aneh ya. Mereka punya vaksin sendiri, tapi beli ke tempat lain. Dari sisi keamanan dan keuangan, tentu itu kurang menguntungkan," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (18/12/2020).

(Baca:Terungkap! Alasan Pemerintah Pilih Vaksin China Ketimbang Pfizer dan Moderna)

Namun demikian, anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan, pendalaman terhadap masalah ini harus dilakukan secara fair atau berkeadilan. Karena bisa saja, impor vaksin yang dilakukan China adalah juga bagian dari kerja sama akademik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini tentu tidak begitu sulit untuk ditelusuri jika rekam jejak masing-masing produsen vaksin yang ada dapat diungkap.

"Kalau bentuknya kerja sama, ya bisa saja itu. Sama seperti kerjasama antara Biofarma dan Sinovac. Kita akan memproduksi sendiri vaksin Merah Putih. Namun, pada saat yang sama kita akan mengimpor vaksin dari China untuk kebutuhan nasional. Impor vaksin dilakukan mengingat jumlah dosis yang dibutuhkan sangat besar," paparnya.

(Baca:Pemerintah Impor Vaksin Sinovac, PKS Minta Ombudsman Periksa)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
SIG Resmikan Fasilitas...
SIG Resmikan Fasilitas Ekspor Tuban, Bidik 450.000 Ton Semen ke AS
Perkuat Penetrasi Pasar,...
Perkuat Penetrasi Pasar, EVO Group Perbarui Kemasan Life Cat dan Ori Cat
Perdana, Danantara Terbitkan...
Perdana, Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai USD1,5 Miliar
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved