Realisasi Program PEN di Kuartal IV 2020 Sudah Capai Rp 163,13 Triliun
Kamis, 17 Desember 2020 - 11:25 WIB
loading...
A
A
A
Dari enam program PEN, ada empat sektor yang dikelola oleh Satgas Ekonomi yakni sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga, dan pembiayaan korporasi. “Sektor Sosial dan Sektor UMKM pencapaiannya hampir selesai. Kemudian yang akan jadi prioritas berikutnya di akhir tahun ini adalah sektor Pembiayaan Korporasi. Dengan bantuan teman-teman Kementerian Keuangan kita cukup yakin bahwa akan ada dana-dana besar yang terealisasi seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) sekitar Rp15 triliun, juga dana pinjaman korporasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN), yang akan cair akhir tahun ini. Sehingga diharapkan realisasinya mendekati target,” tambah Budi Gunadi Sadikin.
Salah satu program PEN dengan pagu anggaran tertinggi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
“BLT Dana Desa adalah satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT yang kami sebut sebagai orkestrasi kebijakan desa merespon pandemi Covid-19, yaitu, menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya. Kedua kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Ketiga, kebijakan menjaga daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,” jelas Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar.
BLT Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp20,41 triliun dari total pagu anggaran Rp31,8 triliun, dan menyentuh kurang lebih 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non PKH.
“Artinya mereka belum pernah menerima bantuan jaring pengaman sosial apapun baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Prakerja. Dari 8 juta KPM BLT Dana Desa tersebut, 1,45 juta KPM kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta KPM layak menerima jaring pengaman sosial tapi tidak terdata (exclusion error), 947 ribu terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun belum mendapat bantuan, 311 ribu memiliki anggota keluarga rentan yang berpenyakit kronis. Data KPM ini kami hasilkan dari proses pendataan yang rigit dan terukur,” papar Abdul Halim Iskandar.
Salah satu program PEN dengan pagu anggaran tertinggi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
“BLT Dana Desa adalah satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT yang kami sebut sebagai orkestrasi kebijakan desa merespon pandemi Covid-19, yaitu, menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya. Kedua kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Ketiga, kebijakan menjaga daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,” jelas Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar.
BLT Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp20,41 triliun dari total pagu anggaran Rp31,8 triliun, dan menyentuh kurang lebih 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non PKH.
“Artinya mereka belum pernah menerima bantuan jaring pengaman sosial apapun baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Prakerja. Dari 8 juta KPM BLT Dana Desa tersebut, 1,45 juta KPM kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta KPM layak menerima jaring pengaman sosial tapi tidak terdata (exclusion error), 947 ribu terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun belum mendapat bantuan, 311 ribu memiliki anggota keluarga rentan yang berpenyakit kronis. Data KPM ini kami hasilkan dari proses pendataan yang rigit dan terukur,” papar Abdul Halim Iskandar.
Lihat Juga :
