Ridwan Kamil Tuding Mahfud MD, Politikus Demokrat Sebut Tidak Elok
Rabu, 16 Desember 2020 - 18:24 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Menko Polhukam Mahfud MD. Foto/SINDOnews/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuding pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai pemicu kerumuman massa Habib Rizieq Shihab (HRS) yang mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jabar beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil seusai menjalani pemeriksaan di Polda Jabar pada hari ini, Rabu (16/12/2020) tadi.
Menurut dia, pernyataan Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan Habib Rizieq pada Minggu 9 November lalu lalu sepanjang tertib dan damai menimbulkan pemahaman berbeda dari ribuan pendukung Habib Rizieq dan menimbulkan kerumunan yang luar biasa.
Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan. Semua sudah diatur dan masing-masing pejabat punya tanggung jawab masing-masing.
“Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar, itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing,” kata Syarif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).(Baca juga : Kisruh Habib Rizieq Berlarut, Ridwan Kamil Tuntut Tanggung Jawab Mahfud MD )
Mengenai siapa yang bertanggung jawab terkait kasus kerumunan yang disebabkan Habib Rizieq, menurut anggota Komisi I DPR ini, semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing
“Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab semuanya, intinya semua orang harus bertangung jawab sesuai dengan tupoksinya,” tegas Menteri Koperasi dan UKM era Presiden SBY itu.(Baca juga: Ridwan Kamil Minta Pendukung Habib Rizieq Stop Geruduk Polres, Sarankan Dialog )
Oleh karena itu, politikus Partai Demokrat ini menilai tidak elok jika sesama pejabat negara saling melempar tanggung jawab. Karena, seorang pejabat itu selalu dituntut bekerja lebih dari tupoksinya, jika mereka melakukan lebih dari tupoksinya tentu itu akan lebih baik.
“Tidak elok kalau saling melempar tangung jawab, kadang-kadang pejabat itu biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada tupoksinya. Nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak,” tuturnya.
Menurut dia, pernyataan Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan Habib Rizieq pada Minggu 9 November lalu lalu sepanjang tertib dan damai menimbulkan pemahaman berbeda dari ribuan pendukung Habib Rizieq dan menimbulkan kerumunan yang luar biasa.
Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan. Semua sudah diatur dan masing-masing pejabat punya tanggung jawab masing-masing.
“Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar, itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing,” kata Syarif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).(Baca juga : Kisruh Habib Rizieq Berlarut, Ridwan Kamil Tuntut Tanggung Jawab Mahfud MD )
Mengenai siapa yang bertanggung jawab terkait kasus kerumunan yang disebabkan Habib Rizieq, menurut anggota Komisi I DPR ini, semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing
“Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab semuanya, intinya semua orang harus bertangung jawab sesuai dengan tupoksinya,” tegas Menteri Koperasi dan UKM era Presiden SBY itu.(Baca juga: Ridwan Kamil Minta Pendukung Habib Rizieq Stop Geruduk Polres, Sarankan Dialog )
Oleh karena itu, politikus Partai Demokrat ini menilai tidak elok jika sesama pejabat negara saling melempar tanggung jawab. Karena, seorang pejabat itu selalu dituntut bekerja lebih dari tupoksinya, jika mereka melakukan lebih dari tupoksinya tentu itu akan lebih baik.
“Tidak elok kalau saling melempar tangung jawab, kadang-kadang pejabat itu biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada tupoksinya. Nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
