Menunggu Bukti Pemimpin Muda

Pilkada serentak yang diikuti 269 daerah kemarin banyak mendapat apresiasi karena mampu dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Skenario pencoblosan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat potensi penularan Covid-19 bisa diantisipasi. (Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Ada Skandal Besar dan Diminta DPR Tidak Diam)

Dari pemantauan Satgas Penangananan Covid-19, tingkat kepatuhan pemilih dalam menjalankan protokol kesehatan cukup tinggi. Tingkat kepatuhan menggunakan masker mencapai 96,59%. Sementara menjaga jarak laporan mencapai 91,46%. Lalu sebanyak 128.094 pemilih diingatkan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, kesimpulan tersebut didapat dari pantauan di 6.211 TPS di 180 kabupaten/kota hingga siang hari kemarin.

Untuk kepatuhan penyediaan tempat cuci menggunakan sabun dan air mengalir (90,82%), ketersediaan hand sanitizer (90%), media sosialisasi aturan protokol seperti spanduk, poster, pengeras suara di (77,85%), pengukur suhu tubuh 89,44%, dan desinfektan di TPS (77%).

Meski demikian, ada juga teguran yang diberikan kepada pemilih karena tidak menjalankan protokol kesehatan. “Sampai dengan detik ini 128.094 pemilih yang diingatkan. Paling banyak Sumatera Utara. (Baca juga: Investasi Kunci Bangkitnya Ekonomi RI di 2021)

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo juga mengaku telah menegur pejabat daerah. Hal ini dilakukannya karena rendahnya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan di pilkada.

“Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait," katanya.

Dia berharap bahwa dengan teguran tersebut pemerintah daerah dapat langsung melakukan perbaikan. Doni kembali meminta agar semua pihak tidak kendor dalam menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya sebuah prestasi jika penyelenggaraan pilkada dapat berjalan baik dan aman dari covid-19. “Oleh karena itu kerja keras semua pihak kami harapkan tidak kendor. Tidak berhenti sampai dengan sekarang. Tetap mata memandang, melihat perkembangan,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan agar semua pihak dapat terbuka terkait proses pilkada. Hal ini mencegah agar tidak terjadi keributan. “Saya minta agar dibuka akses ke media massa, dibuka akses ke pemantau, dibuka akses kequick count. Buka saja, yang penting tertib dijaga. Agar kita tidak dianggap tertutup. Pokoknya terbuka aja,” katanya. (Lihat videonya: HRS Beri Pernyataan tentang Detik-detik Penembakan Laskar FPI)

Dia minta diberitakan saja jika memang ada tindakan curang di pilkada . Menurutnya hal ini biasa terjadi di negara demokrasi. “Jadi agar tidak timbul berbagai fitnah, buka akses. Jangan misalnya sampai ngusir wartawan, apalagi ditindak kekerasan, dipukul. Terbuka saja. Kan aturannya memang terbuka, “ ungkapnya. (Faorick Pakpahan/Dita Angga/F.W.Bahtiar)