DPR Pastikan Pilkada di Papua Tak Terpengaruh Deklarasi Benny Wenda
Kamis, 03 Desember 2020 - 17:35 WIB
loading...
DPR memastikan, tahapan Pilkada serentak 2020 di Papua saat ini masih berlangsung aman seiring Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPR memastikan, tahapan Pilkada serentak 2020 di Papua saat ini masih berlangsung aman seiring Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat di mana Benny Wenda dinominasikan sebagai presidennya.
(Baca juga: PKS Ganti Logo Bukan karena Kehadiran Partai Ummat)
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin melihat, deklarasi tersebut tidak mempengaruhi proses Pilkada. Ia pun berharap Pilkada bakal tetap berjalan lancar sampai nanti hari pemungutan suara 9 Desember mendatang.
(Baca juga: KPK Panggil Eks Direktur PT Garuda Indonesia sebagai Tersangka)
"Sampai saat ini kondisi dalam rangka Pilkada masih bisa berlangsung secara aman. Prediksi dan laporan-lapora dari aparatur penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP dan gakkum telah siap untuj mengantisipasi dan pelaksanaan 9 Desember," kata Azis dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (3/12/2020).
Azis mengatakan, pemerintah bersama DPR sudah meminta agar TNI-Polri dan penyelanggara Pilkada serentak 2020 agar dapat menjaga kondusifitas jelang pemungutan suara di 9 Desember mendatang.
"Untuk KPU, Bawaslu DKPP dan Gakumdu dari institusi Polri dan TNI untuk dapat menjaga pesta demokrasi berlangsung objektif dan transparan. Sehingga akan menimbulkan suatu efek positif bagi masyarakat dan melahirkan pemimpin di daerah 270 titik ini yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara," pinta mantan Ketua Komisi III DPR ini.
Di kesempatan sama, Anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Robert Joppy Kardinal pun membenarkan pernyataan Azis perihal kondisi pelaksanaan tahapan Pilkada di Papua dan Papua Barat yang masih berlangsung secara aman.
"Kebetulan saya baru dari Papua Barat mengikuti kampanye di lima titik masyarakat semua antusias dengan baik dan tertib menjaga prokes dan semua kampanye berjalan dengan baik dan aman. Jadi saya kira masyarakat tidak terpengaruh dengan deklarasi atau apapun karena mereka sepakat untuk otonomi khusus adalah jalan satu-satunya yang terbaik," ungkap Robert.
(Baca juga: PKS Ganti Logo Bukan karena Kehadiran Partai Ummat)
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin melihat, deklarasi tersebut tidak mempengaruhi proses Pilkada. Ia pun berharap Pilkada bakal tetap berjalan lancar sampai nanti hari pemungutan suara 9 Desember mendatang.
(Baca juga: KPK Panggil Eks Direktur PT Garuda Indonesia sebagai Tersangka)
"Sampai saat ini kondisi dalam rangka Pilkada masih bisa berlangsung secara aman. Prediksi dan laporan-lapora dari aparatur penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP dan gakkum telah siap untuj mengantisipasi dan pelaksanaan 9 Desember," kata Azis dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (3/12/2020).
Azis mengatakan, pemerintah bersama DPR sudah meminta agar TNI-Polri dan penyelanggara Pilkada serentak 2020 agar dapat menjaga kondusifitas jelang pemungutan suara di 9 Desember mendatang.
"Untuk KPU, Bawaslu DKPP dan Gakumdu dari institusi Polri dan TNI untuk dapat menjaga pesta demokrasi berlangsung objektif dan transparan. Sehingga akan menimbulkan suatu efek positif bagi masyarakat dan melahirkan pemimpin di daerah 270 titik ini yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara," pinta mantan Ketua Komisi III DPR ini.
Di kesempatan sama, Anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Robert Joppy Kardinal pun membenarkan pernyataan Azis perihal kondisi pelaksanaan tahapan Pilkada di Papua dan Papua Barat yang masih berlangsung secara aman.
"Kebetulan saya baru dari Papua Barat mengikuti kampanye di lima titik masyarakat semua antusias dengan baik dan tertib menjaga prokes dan semua kampanye berjalan dengan baik dan aman. Jadi saya kira masyarakat tidak terpengaruh dengan deklarasi atau apapun karena mereka sepakat untuk otonomi khusus adalah jalan satu-satunya yang terbaik," ungkap Robert.
(maf)
Lihat Juga :
