Sekjen Pemuda Pancasila: Reshuffle Kabinet Jangan Didasari Politik Balas Budi

JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet Jokowi-KH Ma’ruf Amin semakin menguat pascatertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Sekjen MPN Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman meminta agar reshuffle kabinet tidak didasarkan atas politik balas budi. “Sikap ormas Pemuda Pancasila (PP) terhadap pemerintah jelas, kita mendukung pemerintah yang sah. Tapi kita juga akan tetap melakukan kritikan terhadap pemerintah, itu tanda bahwa kita cinta terhadap pemerintah, terhadap bangsa dan negara ini,” ujarnya, Kamis (3/12/2020). (Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Istana Beri Sinyal Reshuffle Kabinet)

Arif menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mereview dan merevisi kabinetnya. Kabinet Indonesia Maju (KIM) dibentuk dengan asumsi normal dan parameter yang sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sehingga komposisi kabinet terkesan kompromistis dan tidak serius. Publik awam pun bisa menilai, kalau KIM isinya merupakan cerminan balas budi Jokowi kepada relawan dan partai pendukung. Serta sedikit muka untuk rival saat capres. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Formasi kabinet seperti ini tentunya hanya bisa bekerja dalam situasi normal dengan asumsi APBN yang terukur. Ternyata, di 2020 ini Indonesia menghadapi wabah pandemi Covid19, yang bukan Cuma menghantam negara ini. Namun juga, hampir seluruh belahan bumi ini negara-negara lumpuh. (Baca juga: Jangan Hanya Kesal Pak Jokowi, PAN: Reshuffle Kabinet Jika Perlu)

Perekonomian dunia melandai bahkan menukik tajam. Sejumlah kerja sama ekonomi batal. Di dalam negeri pun kondisi sempat chaos, terutama karena tidak ada anggota kabinet yang siap dengan hantaman badai Covid-19. Tim Ekonomi yang menurut proyeksi hanya tinggal melanjutkan program-program Kabinet Indonesia Bersatu, kini nyaris lumpuh. Bahkan ada menteri yang jadi bulan-bulanan relawan karena perbedaan cara pandang menghadapi krisis.

Sementara sektor politik dan keamanan menjadi semakin terpuruk karena situasi new normal. Aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja seolah tidak terantisipasi. Masih ditambah lagi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan ring-1 kekuasaan. Hingga yang terakhir penangkapan terhadap Menteri Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap benur lobster.

”Legitimasi pemerintah juga menukik tajam saat tidak ada tindakan yang jelas terhadap Habib Rizieq Shihab yang diduga melakukan pelanggaran protokol Covid19 dan dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya. Hal ini memuncak saat peristiwa di Sigi Sulawesi Tengah, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang masih dalam jaringan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) melakukan pembantaian keji terhadap warga sipil,” katanya.

Arif mengingatkan, saatnya Presiden mereview dan mencoret menteri-menteri amatir dari kabinetnya. Setahun Kabinet Indonesia Maju, Presiden lebih banyak bekerja untuk menterinya. Saatnya Jokowi menyusun ulang kabinet profesional dengan menjadikan dampak wabah Covid19 sebagai salah satu pertimbangan. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan trengginas dan cakap menjawab semua tantangan.

“Pak Jokowi harus ingat, beliau dipilih langsung oleh rakyat. Tanggung jawabnya kepada rakyat, jangan merasa punya hutang budi pada relawan maupun partai pendukung. Bukankah mereka menyatakan akan berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan segan apalagi takut untuk menggusur menteri yang tak bisa kerja, meskipun itu Ketua Umum Partai Politik. Pemuda Pancasila bersama rakyat akan mengawal kebijakan Jokowi. Ormas Pemuda Pancasila akan tetap bersikap sebagai mitra kritis terhadap pemerintahan Jokowi jika itu menyangkut kesejahteraan rakyat dan harkat serta martabat NKRI,” tandas Aktivis 98 ini.