Imbas Covid-19, BNPP Rencanakan Kembali Penanganan 222 Kecamatan Lokpri
Rabu, 02 Desember 2020 - 20:29 WIB
loading...
Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro. Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro menyampaikan ada kemungkinan merencanakan kembali penanganan 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) Kecamatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan karena imbas Covid-19.Hal itu disampaikan Suhajar saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2020).
(Baca Juga: BNPP Mantapkan Program Prioritas Pengelolaan Perbatasan Tahun 2021)
Sebelumnya 222 Kecamatan Lokpri sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). BNPP dan Kementerian/Lembaga anggota akan mengembangkan 222 Lokpri berbasis Kecamatan sesuai dengan potensi daerah masing-masing untuk lima tahun ke depan.
Suhajar mengatakan Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memprediksi anggaran akan difokuskan untuk penanganan Covid-19 dalam hal ini penyebarluasan vaksin diperkirakan akan berakhir pada penghujung tahun 2021, pemulihan ekonomi dan anggaran untuk yang lain.
(Baca Juga: BPIP dan BNPP Tangkal Radikalisme di Wilayah Perbatasan dengan Pancasila)
(Baca Juga: BNPP Mantapkan Program Prioritas Pengelolaan Perbatasan Tahun 2021)
Sebelumnya 222 Kecamatan Lokpri sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). BNPP dan Kementerian/Lembaga anggota akan mengembangkan 222 Lokpri berbasis Kecamatan sesuai dengan potensi daerah masing-masing untuk lima tahun ke depan.
Suhajar mengatakan Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memprediksi anggaran akan difokuskan untuk penanganan Covid-19 dalam hal ini penyebarluasan vaksin diperkirakan akan berakhir pada penghujung tahun 2021, pemulihan ekonomi dan anggaran untuk yang lain.
(Baca Juga: BPIP dan BNPP Tangkal Radikalisme di Wilayah Perbatasan dengan Pancasila)
Lihat Juga :
