Soal Deklarasi Papua Barat Merdeka, Komisi I DPR: Jangan Anggap Remeh
Rabu, 02 Desember 2020 - 15:49 WIB
loading...
A
A
A
Otonomi khusus yang diterapkan, kata dia, belum mampu mengangkat indeks pembangunan manusia (IPM) Papua. Bumi Cendrawasih masih tertinggal dari daerah lain padahal sudah sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
“Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit mengelola puluhan ribu hektare lain yang berdampak hilangnya hak ulayat warga papua. Ini menunjukkan tanah Papua hanya jadi lahan eksploitasi,” tuturnya.
Sukamta meminta pemerintah segera menyatukan seluruh desk Papua. Semua itu harus dikoordinasikan dan dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengungkapkan selama ini penanganan Papua yang menonjol pendekatan keamanannya. Memang itu penting. Akan tetapi, aspek kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak kalah penting. Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan itu.
“Saya yakin warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada. Ini yang akan mempengaruhi masa depan Papua,” tuturnya.
“Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit mengelola puluhan ribu hektare lain yang berdampak hilangnya hak ulayat warga papua. Ini menunjukkan tanah Papua hanya jadi lahan eksploitasi,” tuturnya.
Sukamta meminta pemerintah segera menyatukan seluruh desk Papua. Semua itu harus dikoordinasikan dan dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengungkapkan selama ini penanganan Papua yang menonjol pendekatan keamanannya. Memang itu penting. Akan tetapi, aspek kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak kalah penting. Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan itu.
“Saya yakin warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada. Ini yang akan mempengaruhi masa depan Papua,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
