Kasus Edhy Prabowo Berpotensi Makin Gerus Elektabilitas Gerindra di Pemilu 2024
Senin, 30 November 2020 - 12:53 WIB
loading...
Kasus dugaan korupsi ekspor benur atau benih lobster yang menyeret Edhy Prabowo berpotensi semakin menggerus elektabilitas Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kasus dugaan korupsi ekspor benur atau benih lobster yang menyeret Edhy Prabowo berpotensi semakin menggerus elektabilitas Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta yang juga Direktur Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) A. Khoirul Umam.
"Hanya butuh waktu satu tahun sejak bergabung di pemerintahan, Partai Gerindra akhirnya mencatatkan salah satu kader utamanya ( Edhy Prabowo ) sebagai pesakitan di Rutan KPK," ujar Umam, Senin (30/11/2020).
Dikatakan Umam, basis pemilih loyal Partai Gerindra berpotensi mengalami ketidakpercayaan politik (political distrust) yang selanjutnya bermigrasi ke partai-partai lain. Potensi migrasi pemilih Gerindra itu disebabkan beberapa hal.
Pertama, selama Pemilu 2014 dan 2019, Partai Gerindra telah membangun basis komunikasi intensif dengan simpul-simpul kekuatan Islam konservatif. Hal itu dilakukan sebagai strategi untuk melakukan pengkutuban segmen politik yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi kala itu. "Karenanya, Gerindra mendapatkan insentif elektoral cukup memadai di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera," tuturnya.
Namun, fondasi komunikasi itu hancur setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto lebih memilih jabatan politik di kabinet daripada tetap 'puasa kekuasaan' selama lima tahun ke depan. "Akibatnya, basis pemilih loyal Gerindra dari segmen Islam di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera berpotensi menguap di Pemilu 2024 mendatang," katanya.
Kedua, tercokoknya Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo oleh KPK dalam kasus benur semakin mendegradasi kredibilitas dan integritas pemilih Gerindra di hadapan pemilihnya. Seruan-seruan antikorupsi yang sering dijadikan materi Kampanye Prabowo seolah hanya isapan jempol belaka, karena kebetulan saat itu belum pernah kebagian jatah kue kekuasaan.
(Baca juga: Susi Pudjiastuti Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo Jika Gerindra Menolak ).
"Faktanya, hanya butuh waktu satu tahun pemerintahan berjalan untuk membuktikan bagaimana sebenarnya kualitas, krebilitas, dan integritas kader utamanya saat menjadi pejabat publik di struktur pemerintahan," urainya.
Ketiga, tertangkapnya Edhy Prabowo ini adalah peringatan keras bagi Partai Gerindra . Jika tidak mau semakin ditinggalkan pemilihnya, Gerindra harus mampu menjelaskan kepada basis pemilih loyalnya bahwa pilihan politiknya untuk bergabung dengan pemerintahan dan tertangkapnya Edhy Prabowo oleh KPK itu tidak berpengaruh terhadap kredibilitas politik partainya.
(Baca juga: Pengurangan Jatah Menteri Gerindra Berpotensi Rusak 'Kemesraan' Jokowi-Prabowo ).
"Hanya butuh waktu satu tahun sejak bergabung di pemerintahan, Partai Gerindra akhirnya mencatatkan salah satu kader utamanya ( Edhy Prabowo ) sebagai pesakitan di Rutan KPK," ujar Umam, Senin (30/11/2020).
Dikatakan Umam, basis pemilih loyal Partai Gerindra berpotensi mengalami ketidakpercayaan politik (political distrust) yang selanjutnya bermigrasi ke partai-partai lain. Potensi migrasi pemilih Gerindra itu disebabkan beberapa hal.
Pertama, selama Pemilu 2014 dan 2019, Partai Gerindra telah membangun basis komunikasi intensif dengan simpul-simpul kekuatan Islam konservatif. Hal itu dilakukan sebagai strategi untuk melakukan pengkutuban segmen politik yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi kala itu. "Karenanya, Gerindra mendapatkan insentif elektoral cukup memadai di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera," tuturnya.
Namun, fondasi komunikasi itu hancur setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto lebih memilih jabatan politik di kabinet daripada tetap 'puasa kekuasaan' selama lima tahun ke depan. "Akibatnya, basis pemilih loyal Gerindra dari segmen Islam di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera berpotensi menguap di Pemilu 2024 mendatang," katanya.
Kedua, tercokoknya Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo oleh KPK dalam kasus benur semakin mendegradasi kredibilitas dan integritas pemilih Gerindra di hadapan pemilihnya. Seruan-seruan antikorupsi yang sering dijadikan materi Kampanye Prabowo seolah hanya isapan jempol belaka, karena kebetulan saat itu belum pernah kebagian jatah kue kekuasaan.
(Baca juga: Susi Pudjiastuti Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo Jika Gerindra Menolak ).
"Faktanya, hanya butuh waktu satu tahun pemerintahan berjalan untuk membuktikan bagaimana sebenarnya kualitas, krebilitas, dan integritas kader utamanya saat menjadi pejabat publik di struktur pemerintahan," urainya.
Ketiga, tertangkapnya Edhy Prabowo ini adalah peringatan keras bagi Partai Gerindra . Jika tidak mau semakin ditinggalkan pemilihnya, Gerindra harus mampu menjelaskan kepada basis pemilih loyalnya bahwa pilihan politiknya untuk bergabung dengan pemerintahan dan tertangkapnya Edhy Prabowo oleh KPK itu tidak berpengaruh terhadap kredibilitas politik partainya.
(Baca juga: Pengurangan Jatah Menteri Gerindra Berpotensi Rusak 'Kemesraan' Jokowi-Prabowo ).
(zik)
Lihat Juga :
