Pemerintah Diminta Jelaskan Keikutsertaan Ruangguru di Kartu Prakerja
Kamis, 16 April 2020 - 13:54 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah menjelaskan tentang Keikutsertaan Ruangguru itu dalam program Kartu Prakerja. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Keikutsertaan startup Ruangguru dalam program Kartu Prakerja terus mendapat sorotan dari kalangan DPR. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah menjelaskan tentang Keikutsertaan Ruangguru itu dalam program Kartu Prakerja. Sebab, salah satu pendiri Ruangguru Adamas Belva Devara merupakan salah satu staf khusus (Stafsus) Presiden Jokowi dari kalangan milenial.
“Agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan yang ada, pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan. Dengan begitu, program ini dapat dilaksanakan dan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2020).
Saleh mengaku tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung dalam program Kartu Prakerja itu. "Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia mengatakan, sebagaimana disebutkan pemerintah, setiap pelatihan kerja yang dilakukan, pemerintah menyiapkan Rp3,55 juta per orang. Dan dari Rp3,55 juta itu, Rp1 juta di antaranya akan dipergunakan untuk biaya pelatihan. "Kelihatannya, lembaga pelatihan yang diajak bekerjasama akan mendapatkan insentif dari yang Rp1 juta tersebut," ujar Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
Selain soal anggarannya, kata dia, ada banyak hal lain yang sangat perlu diperhatikan pada program kartu prakerja tersebut. Antara lain, soal kepesertaan, proses seleksi, persebaran kepesertaan, metode pelatihan, lembaga pelatihan, dan link and match-nya dengan dunia usaha.
Dari sekian banyak hal yang perlu diperhatikan tersebut, lanjut dia, tentu keberadaan lembaga pelatihan perlu disoroti secara serius. Sebab, salah satu kunci keberhasilan program ini terletak pada lembaga pelatihan yang diajak kerja sama.
Dia berharap, Kartu prakerja dapat mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu, kata dia, program itu harus direncanakan secara matang. Semua aspek terkait harus dipelajari dengan baik.
“Ruangguru ini kan diketahui adalah milik salah seorang staf khusus presiden. Dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?” ujar mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Sehingga, pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut. Termasuk keterlibatan lembaga Ruangguru. Hal tersebut dianggap penting, sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar.
“Dengan dinaikkannya anggaran program kartu prakerja menjadi 20 Triliun, tingkat kepesertaanya pun naik. Dari yang tadinya target sasaran 2 juta orang, sekarang berubah menjadi menjadi 5,6 juta orang. Jumlah ini tentu sangat besar,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini.
Wajar kemudian jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan. Sebab, peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang. ”Lalu berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?” katanya.
“Agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan yang ada, pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan. Dengan begitu, program ini dapat dilaksanakan dan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2020).
Saleh mengaku tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung dalam program Kartu Prakerja itu. "Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia mengatakan, sebagaimana disebutkan pemerintah, setiap pelatihan kerja yang dilakukan, pemerintah menyiapkan Rp3,55 juta per orang. Dan dari Rp3,55 juta itu, Rp1 juta di antaranya akan dipergunakan untuk biaya pelatihan. "Kelihatannya, lembaga pelatihan yang diajak bekerjasama akan mendapatkan insentif dari yang Rp1 juta tersebut," ujar Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
Selain soal anggarannya, kata dia, ada banyak hal lain yang sangat perlu diperhatikan pada program kartu prakerja tersebut. Antara lain, soal kepesertaan, proses seleksi, persebaran kepesertaan, metode pelatihan, lembaga pelatihan, dan link and match-nya dengan dunia usaha.
Dari sekian banyak hal yang perlu diperhatikan tersebut, lanjut dia, tentu keberadaan lembaga pelatihan perlu disoroti secara serius. Sebab, salah satu kunci keberhasilan program ini terletak pada lembaga pelatihan yang diajak kerja sama.
Dia berharap, Kartu prakerja dapat mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu, kata dia, program itu harus direncanakan secara matang. Semua aspek terkait harus dipelajari dengan baik.
“Ruangguru ini kan diketahui adalah milik salah seorang staf khusus presiden. Dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?” ujar mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Sehingga, pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut. Termasuk keterlibatan lembaga Ruangguru. Hal tersebut dianggap penting, sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar.
“Dengan dinaikkannya anggaran program kartu prakerja menjadi 20 Triliun, tingkat kepesertaanya pun naik. Dari yang tadinya target sasaran 2 juta orang, sekarang berubah menjadi menjadi 5,6 juta orang. Jumlah ini tentu sangat besar,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini.
Wajar kemudian jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan. Sebab, peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang. ”Lalu berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
