Kasus Menteri Edhy dan Peluang Prabowo di Pilpres 2024
Kamis, 26 November 2020 - 09:07 WIB
loading...
Menteri KKP Edhy Prabowo (kiri) saat berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Foto/Instagram Edhy Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta, Rabu 25 November 2020 dini hari saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan korupsi eskpor benih lobster atau benur.
Di Partai Gerindra, Edhy Prabowo dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto, sang ketua umum. Buktinya, jatah dua kursi menteri yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Partai Gerindra setelah gabung pemerintahan diduduki oleh Edhy Prabowo dan Prabowo sendiri.
Lalu, apakah penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK akan memengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang?
"Kecil kemungkinannya atau kalaupun ada pengaruhnya sangat kecil," ujar Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Rabu 25 November 2020.(Baca juga: Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Mengundurkan Diri sebagai Menteri KKP )
Karena, kata dia, kasus eskpor benih lobster itu menjerat Edhy Prabowo, bukan Prabowo Subianto. Walaupun, lanjut dia, Edhy dan Prabowo sama-sama elite Gerindra.
"Prabowo mungkin juga ditipu oleh anak buahnya ini atau kecolongan oleh anak buahnya ini, sehingga menurut saya elektabilitasnya kalaupun terpengaruh sangat kecil atau bahkan sangat kecil kemungkinannya elektabilitas Prabowo terpengaruh di 2024," tuturnya.(Baca juga: Menteri Edhy Ditangkap KPK, Prabowo Diminta Mundur dari Kabinet )
Alasan lainnya, kata dia, orang Indonesia seringkali lupa. "Jadi, apa yang terjadi di akhir 2020 ini mungkin sudah mereka lupakan di 2024 ketika Pilpres berlangsung, dan itu tidak menjadi konsiderasi atau pertimbangan mereka ketika memilih di 2024," katanya.(Baca juga: Mencari Calon Presiden 2024 )
Dia membeberkan contoh ada tren bagi pemilih daerah yang berada semakin jauh dari Jakarta itu semakin kecil sentimennya terhadap kasus korupsi.
"Atau bahkan kasus korupsi itu tidak berpengaruh bagi mereka, di beberapa Pilkada ada banyak calon-calon gubernur atau bupati yang jelas-jelas sudah diproses kasus hukumnya tapi tetap menang, jadi korupsi mungkin jauh lah dari isu, tapi mungkin kalau presiden ada efeknya sih walaupun hanya ada di Jawa dan kota-kota besar," katanya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan korupsi eskpor benih lobster atau benur.
Di Partai Gerindra, Edhy Prabowo dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto, sang ketua umum. Buktinya, jatah dua kursi menteri yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Partai Gerindra setelah gabung pemerintahan diduduki oleh Edhy Prabowo dan Prabowo sendiri.
Lalu, apakah penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK akan memengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang?
"Kecil kemungkinannya atau kalaupun ada pengaruhnya sangat kecil," ujar Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Rabu 25 November 2020.(Baca juga: Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Mengundurkan Diri sebagai Menteri KKP )
Karena, kata dia, kasus eskpor benih lobster itu menjerat Edhy Prabowo, bukan Prabowo Subianto. Walaupun, lanjut dia, Edhy dan Prabowo sama-sama elite Gerindra.
"Prabowo mungkin juga ditipu oleh anak buahnya ini atau kecolongan oleh anak buahnya ini, sehingga menurut saya elektabilitasnya kalaupun terpengaruh sangat kecil atau bahkan sangat kecil kemungkinannya elektabilitas Prabowo terpengaruh di 2024," tuturnya.(Baca juga: Menteri Edhy Ditangkap KPK, Prabowo Diminta Mundur dari Kabinet )
Alasan lainnya, kata dia, orang Indonesia seringkali lupa. "Jadi, apa yang terjadi di akhir 2020 ini mungkin sudah mereka lupakan di 2024 ketika Pilpres berlangsung, dan itu tidak menjadi konsiderasi atau pertimbangan mereka ketika memilih di 2024," katanya.(Baca juga: Mencari Calon Presiden 2024 )
Dia membeberkan contoh ada tren bagi pemilih daerah yang berada semakin jauh dari Jakarta itu semakin kecil sentimennya terhadap kasus korupsi.
"Atau bahkan kasus korupsi itu tidak berpengaruh bagi mereka, di beberapa Pilkada ada banyak calon-calon gubernur atau bupati yang jelas-jelas sudah diproses kasus hukumnya tapi tetap menang, jadi korupsi mungkin jauh lah dari isu, tapi mungkin kalau presiden ada efeknya sih walaupun hanya ada di Jawa dan kota-kota besar," katanya.
(dam)
Lihat Juga :
