Soroti Polemik Baliho, Ini Enam Pernyataan Sikap PP FKPPI
loading...
A
A
A
JAKARTA - Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.
Pandemi telah mengubah tatanan sosial masyarakat dan telah membawa kesedihan serta kesulitan di masyarakat.
Di Tanah Air, sedang heboh isu penurunan poster-poster maupun baliho yang dilakukan oleh aparat TNI di beberapa wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah lainnya.
Sebagian masyarakat beranggapan bahwa hal itu berlebihan. Namun tidak sedikit pula yang mendukung langkah TNI melakukan itu karena poster dan baliho tersebut dianggap mengandung ujaran kebencian dan berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (PP FKPPI) Pontjo Sutowo, Keluarga Besar FKPPI merasa perlu untuk mengingatkan kembali tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai ideologi negara yang telah disepakati oleh pendiri bangsa ini.
"Kita adalah bangsa majemuk. Esensinya telah terangkum dalam sesanti yang terdapat pada lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia," ujar Pontjo Sutowo di Jakarta, Senin (23/11/2020).
Dia menilai ancaman yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, globalisasi, dan berkembangnya berbagai ancaman nir-militer dalam perang modern dewasa ini.
Ancaman masuk melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum.
"Dalam skala tertentu, berbagai jenis dan bentuk ancaman tersebut sudah menjadi ancaman aktual dan nyata. Pada saat yang bersamaan, saat ini bangsa Indonesia juga sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dengan segala dampaknya yang begitu luas. Tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan masyarakat tetapi juga memporak-porandakan aspek ekonomi, sosial, politik, budaya (kultural), bahkan telah mengubah tatanan sosial masyarakat," tuturnya.(
)
Pontjo mengingatkan sudah seharusnya bangsa Indonesia bersatu dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional dan segala daya upaya secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
"Keluarga Besar FKPPI bersikap, dalam menghadapi ancaman terhadap NKRI dan berbagai permasalahan bangsa yang paling penting terjaganya Persatuan dan Kesatuan bangsa," ujarnya.(
)
Menurut Pontjo, dari sekian institusi yang paling siap dan dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan nasional sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah TNI dan Polri.
"FKPPI percaya TNI dan Polri adalah organisasi solid, mempunyai loyalitas tegak lurus terhadap pimpinan sehingga tidak ada satu perwira tinggi pun yang berbeda pendapat terhadap loyalitasnya kepada negara dan bangsa. Loyalitas TNI Polri bukan kepada kelompok atau kepentingan tertentu. Loyalitas TNI Polri adalah kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.
Wakil Ketua Umum PP FKPPI, Indra Bambang Utoyo juga menegaskan Indonesia harus membentengi diri dari berbagai bentuk acaman yang kian kompleks. Caranya berupaya membangun ketahanan nasional.
Menurut dia, Indonesia memerlukan TNI-Polri yang kuat dan profesional dalam membangun bangsa serta menangkal dan menindak setiap bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Indra menyebut adanya fakta-fakta yang kini terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi sebagai ancaman stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan.
Untuk itu PP FKPPI perlu memberikan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketum Pontjo Sutowo dan Sekjen Anna R Legawati. Berikut pernyataan PP FKPPI: sebagai berikut:
1. Menolak dengan tegas setiap upaya melemahkan Pancasila yang jelas merupakan daya tangkal untuk setiap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan keutuhan NKRI.
2. Menggugah kesadaran kolektif bangsa Indonesia agar selalu mewaspadai terhadap seriusnya berbagai ancaman yang dihadapi bangsa dan negara dalam era globalisasi, perkembangan teknologi, dan Perang Generasi-IV dewasa ini, termasuk upaya-upaya untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
3. FKPPI sebagai organisasi bela negara mendukung TNI-Polri sekaligus bersama sama dalam menjaga persatuan dan Kesatuan bangsa.
4. Setiap anggota FKPPI wajib membantu TNI-Polri dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, persatuan, dan kesatuan bangsa.
5. FKPPI mengajak seluruh Keluarga Besar TNI-Polri pada khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya apapun aspirasi politiknya untuk bersama-sama tetap menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI, bersatu sebagai bangsa yang memiliki budaya yang santun, toleransi, menghormati supremasi hukum dan melawan segala bentuk hujatan atau ujaran kebencian.
6. Mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah tegas secara dini terhadap berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham atau nilai yang bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan konsensus final bangsa Indonesia yang telah menjadi nilai bersama (shared-values) dalam membangun kehidupan bermasa
Pandemi telah mengubah tatanan sosial masyarakat dan telah membawa kesedihan serta kesulitan di masyarakat.
Di Tanah Air, sedang heboh isu penurunan poster-poster maupun baliho yang dilakukan oleh aparat TNI di beberapa wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah lainnya.
Sebagian masyarakat beranggapan bahwa hal itu berlebihan. Namun tidak sedikit pula yang mendukung langkah TNI melakukan itu karena poster dan baliho tersebut dianggap mengandung ujaran kebencian dan berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (PP FKPPI) Pontjo Sutowo, Keluarga Besar FKPPI merasa perlu untuk mengingatkan kembali tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai ideologi negara yang telah disepakati oleh pendiri bangsa ini.
"Kita adalah bangsa majemuk. Esensinya telah terangkum dalam sesanti yang terdapat pada lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia," ujar Pontjo Sutowo di Jakarta, Senin (23/11/2020).
Dia menilai ancaman yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, globalisasi, dan berkembangnya berbagai ancaman nir-militer dalam perang modern dewasa ini.
Ancaman masuk melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum.
"Dalam skala tertentu, berbagai jenis dan bentuk ancaman tersebut sudah menjadi ancaman aktual dan nyata. Pada saat yang bersamaan, saat ini bangsa Indonesia juga sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dengan segala dampaknya yang begitu luas. Tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan masyarakat tetapi juga memporak-porandakan aspek ekonomi, sosial, politik, budaya (kultural), bahkan telah mengubah tatanan sosial masyarakat," tuturnya.(
Baca Juga
Pontjo mengingatkan sudah seharusnya bangsa Indonesia bersatu dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional dan segala daya upaya secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
"Keluarga Besar FKPPI bersikap, dalam menghadapi ancaman terhadap NKRI dan berbagai permasalahan bangsa yang paling penting terjaganya Persatuan dan Kesatuan bangsa," ujarnya.(
Baca Juga
Menurut Pontjo, dari sekian institusi yang paling siap dan dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan nasional sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah TNI dan Polri.
"FKPPI percaya TNI dan Polri adalah organisasi solid, mempunyai loyalitas tegak lurus terhadap pimpinan sehingga tidak ada satu perwira tinggi pun yang berbeda pendapat terhadap loyalitasnya kepada negara dan bangsa. Loyalitas TNI Polri bukan kepada kelompok atau kepentingan tertentu. Loyalitas TNI Polri adalah kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.
Wakil Ketua Umum PP FKPPI, Indra Bambang Utoyo juga menegaskan Indonesia harus membentengi diri dari berbagai bentuk acaman yang kian kompleks. Caranya berupaya membangun ketahanan nasional.
Menurut dia, Indonesia memerlukan TNI-Polri yang kuat dan profesional dalam membangun bangsa serta menangkal dan menindak setiap bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Indra menyebut adanya fakta-fakta yang kini terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi sebagai ancaman stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan.
Untuk itu PP FKPPI perlu memberikan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketum Pontjo Sutowo dan Sekjen Anna R Legawati. Berikut pernyataan PP FKPPI: sebagai berikut:
1. Menolak dengan tegas setiap upaya melemahkan Pancasila yang jelas merupakan daya tangkal untuk setiap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan keutuhan NKRI.
2. Menggugah kesadaran kolektif bangsa Indonesia agar selalu mewaspadai terhadap seriusnya berbagai ancaman yang dihadapi bangsa dan negara dalam era globalisasi, perkembangan teknologi, dan Perang Generasi-IV dewasa ini, termasuk upaya-upaya untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
3. FKPPI sebagai organisasi bela negara mendukung TNI-Polri sekaligus bersama sama dalam menjaga persatuan dan Kesatuan bangsa.
4. Setiap anggota FKPPI wajib membantu TNI-Polri dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, persatuan, dan kesatuan bangsa.
5. FKPPI mengajak seluruh Keluarga Besar TNI-Polri pada khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya apapun aspirasi politiknya untuk bersama-sama tetap menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI, bersatu sebagai bangsa yang memiliki budaya yang santun, toleransi, menghormati supremasi hukum dan melawan segala bentuk hujatan atau ujaran kebencian.
6. Mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah tegas secara dini terhadap berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham atau nilai yang bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan konsensus final bangsa Indonesia yang telah menjadi nilai bersama (shared-values) dalam membangun kehidupan bermasa
(dam)