Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Polemik Kerumunan Massa Habib Rizieq, IPW Minta Polri Tidak Tebang Pilih
loading...
Ketua Presidium, Neta S Pane mengatakan Polri harus adil dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di masyarakat. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Police Watch ( IPW ) meminta Polri tidak hanya mengincar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dalam menegakkan aturan protokol kesehatan COVID-19 .
Ketua Presidium, Neta S Pane mengatakan Polri harus adil dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di masyarakat. (Baca juga: FPI: Habib Rizieq Memilih Tak Melakukan Kegiatan yang Berdampak Penumpukan Massa)
"Dalam menegakkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 pemerintah dan Polri jangan hanya mengincar Rizieq. Artinya, Jika hendak melakukan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan akibat adanya kerumunan massa, pemerintahan Jokowi dan Polri harus fair, tidak diskriminasi dan tebang pilih. Polri pun harus Promoter," ujar Neta saat dikonfirmasi MNC Media, Jumat (19/11/2020).
Neta menilai Korps Bhayangkara juga perlu melakukan introspeksi mengenai kecorobohannya dalam izin keramaian lantaran merupakan wewenang kepolisian untuk mengeluarkannya.
"Sehingga jangan hanya kasus Rizieq saja yang dikoyo-koyo. Sehingga muncul kesan di publik Rizieq hendak dikriminalisasi gara-gara melanggar protokol kesehatan akibat melakukan kerumunan massa," jelas dia.
Menurut dia, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat hingga Kapolres Jakpus dan Bogor merupakan sinyal Polri dalam membidik Habib Rizieq. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah diklarifikasi soal kerumunan massa Habib Rizieq tersebut.
"Bagaimana dengan Kapolres Bandara Soetta dan Gubernur Banten, kapan mereka diperiksa? Lalu bagaimana dengan Kapolda Jateng dan Kapolda Sumut. Bagaimana dengan Gubernur Jateng dan Gubernur Sumut yang membiarkan anak dan menantu Jokowi melakukan kerumunan massa saat mendaftar calon wali kota ke KPUD?" ucap dia.
Dia menambahkan kesan tebang pilih Polri dalam menegakkan protokol kesehatan telah mendapat protes dari FPI karena menduga adanya diskriminasi Korps Bhayangkara. (Baca juga: Rabithah Alawiyah Pastikan Habib Rizieq Keturunan Nabi Muhammad ke-39)
"Akibat sikap diskriminatif dan tebang pilih Kapolri ini pantas publik menilai Kapolda Metro Nana sebagai calon kuat Kapolri disingkirkan. IPW berharap dalam menegakkan protokol kesehatan pemerintah dan Polri harus bersikap satu kata dan perbuatan. Jangan diskriminasi dan tebang pilih," tandasnya.
Ketua Presidium, Neta S Pane mengatakan Polri harus adil dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di masyarakat. (Baca juga: FPI: Habib Rizieq Memilih Tak Melakukan Kegiatan yang Berdampak Penumpukan Massa)
"Dalam menegakkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 pemerintah dan Polri jangan hanya mengincar Rizieq. Artinya, Jika hendak melakukan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan akibat adanya kerumunan massa, pemerintahan Jokowi dan Polri harus fair, tidak diskriminasi dan tebang pilih. Polri pun harus Promoter," ujar Neta saat dikonfirmasi MNC Media, Jumat (19/11/2020).
Neta menilai Korps Bhayangkara juga perlu melakukan introspeksi mengenai kecorobohannya dalam izin keramaian lantaran merupakan wewenang kepolisian untuk mengeluarkannya.
"Sehingga jangan hanya kasus Rizieq saja yang dikoyo-koyo. Sehingga muncul kesan di publik Rizieq hendak dikriminalisasi gara-gara melanggar protokol kesehatan akibat melakukan kerumunan massa," jelas dia.
Menurut dia, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat hingga Kapolres Jakpus dan Bogor merupakan sinyal Polri dalam membidik Habib Rizieq. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah diklarifikasi soal kerumunan massa Habib Rizieq tersebut.
"Bagaimana dengan Kapolres Bandara Soetta dan Gubernur Banten, kapan mereka diperiksa? Lalu bagaimana dengan Kapolda Jateng dan Kapolda Sumut. Bagaimana dengan Gubernur Jateng dan Gubernur Sumut yang membiarkan anak dan menantu Jokowi melakukan kerumunan massa saat mendaftar calon wali kota ke KPUD?" ucap dia.
Dia menambahkan kesan tebang pilih Polri dalam menegakkan protokol kesehatan telah mendapat protes dari FPI karena menduga adanya diskriminasi Korps Bhayangkara. (Baca juga: Rabithah Alawiyah Pastikan Habib Rizieq Keturunan Nabi Muhammad ke-39)
"Akibat sikap diskriminatif dan tebang pilih Kapolri ini pantas publik menilai Kapolda Metro Nana sebagai calon kuat Kapolri disingkirkan. IPW berharap dalam menegakkan protokol kesehatan pemerintah dan Polri harus bersikap satu kata dan perbuatan. Jangan diskriminasi dan tebang pilih," tandasnya.
(kri)
Explore More