Pandemi Covid-19, DPR Minta Pemerintah Berikan Pendampingan Psikologis Masyarakat

JAKARTA - Kondisi pandemi corona atau Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan berpotensi menimbulkan stres di masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, dalam kondisi seperti ini, pertama pemerintah harus bisa menyajikan berita-berita yang bernada positif dan tidak malah membingungkan masyarakat.

"Berita yang positif itu bisa membuat tenang. Tapi kalau berita yang diterima misalnya, ada kebijakan tidak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Terus ada yang ngomong transportasi ditutup semua, tapi besoknya dibuka. Konsistensi itu penting juga bagi masyarakat supaya tenang," ujar Anggia dihubungi SINDOnews, Minggu (10/5/2020).

Alumnus Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, informasi yang diberikan pemerintah seringkali membuat publik justru bertanya-tanya.

"Jadi pemberitaan-pemberitaan apapun yang disajikan pemerintah itu harus membuat masyarakat lebih tenang, harus satu suara sehingga masyarakat lebih percaya diri. Misalnya ada pernyataan dari Kemenkes bahwa PSBB belum maksimal sehingga harus diperketat, lalu Pak Mahfud (Menko Polhukam Mahfud MD) bilang PSBB diperlonggar, lalu kemudian yang lain apa, ini sering banget. Ini bikin bingung masyakarat," tutur politikus PKB ini.

Menurutnya, meskipun hal itu merupakan kebijakan makro, namun ketidakpastian informasi yang disajikan itu dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. "Karena masyarakat butuh kepastian, keyakinan, oh negaraku, pemerintahku sedang men-take over masalah ini, sedang memperhatikan, mengupayakan untuk masyarakat," tuturnya.

Selain itu, menurutnya selama ini edukasi yang diberikan pemerintah terkait pandemi ini kebanyakan hanya persoalan kesehatan, bagaimana tidak tertular penyakit dengan anjuran protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan, memakai masker, dan menjaga jarak. namun, menurutnya belum banyak edukasi tentang psikologis.

"Beberapa waktu lalu, Fatayat bikin diskusi kajian vitual tentang dampak psikologis terkait kasus kekerasan di dalam rumah tangga akibat pandemi dimana semua harus berada di rumah, dan ternyata banyak kasus kekerasan akibat itu," tutur Ketua PP Fatayat NU ini.

Anggia mencontohkan bagaimana seorang ibu, misalnya, harus mengerjakan pekerjaan hariannya dan anaknya yang selama ini dipercayakan di sekolah untuk pendidikannya, kini menjadi tanggungan orangtua sepernuhnya, terutama ibu.

"Dia harus membersihkan rumah, memasak, HP cuma punya satu biasanya untuk hubungi anak dan suami yang kerja kalau dalam kondisi normal, sekrang semua ada di rumah, anaknya harus sekolah menggunakan HP tersebut dengan bimbingan ibunya. Apalagi jika bapaknya termasuk yang terdampak dirumahkan atau di-PHK, dan itu jumlahnya banyak, jutaan, yang tercatat hampir 2 juta," urainya.

Kondisi tersebut diperparah kondisi rumah yang mungkin tidak terlalu luas, dan pasangan suami istri tidak memiliki keterampilan berkomunkikasi dengan baik sehingga sulit untuk menjaga emosi.

"Itu banyak sekali kemudian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi dan tekanan beban bisa menimbulkan miskomunikasi," urainya.

Anggia memaparkan ada sebuah survei yang menyebutkan seberapa dekat interaksi pasangan suami dengan istri, hasilnya ternyata durasi komunikasi paling menyenangkan dengan pasangan itu paling itu maksimal hanya 15 menit.

"Setelah itu ya sudah biasa, bosan, marah-marah dan lainnya. Dan sebagian besar orang tidak punya kemampuan untuk mengelola komunikasi di dalam rumah tangga itu menyenangkan," pungkasnya.