Demokrat Minta Pemerintah Pastikan Kematian ABK WNI Bukan Perbudakan
Minggu, 10 Mei 2020 - 19:34 WIB
loading...
A
A
A
"Untuk memastikan tidak adanya kejahatan perdagangan manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) 21/2007 dan pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UU 18/2017, pemerintah dapat memulai menelusuri dari perusahaan agen yang merekrutnya. Termasuk memastikan tidak adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016," terangnya.
Didik melanjutkan, seandainya setelah diinvestigasi ternyata ada unsur kejahatan, maka kejadian ini sungguh memukul rasa keadilan publik. Di satu sisi negara Indonesia atas nama investasi memberikan ruang yang sangat lebar, bahkan bisa dikatakan dengan karpet merah kepada tenaga kerja China yang bekerja di Indonesia, sementara di sisi lain pekerja Indonesia diperlakukan sebaliknya.
"Pemerintah harus jujur dan serius untuk mengungkap dengan tuntas kejadian ini. Jangan sampai ada anggapan, bahwa pemerintah tidak fair. Memberikan perlakuan yang lebih baik kepada pekerja dari Cina di Indonesia, sementara abai terhadap warga negaranya. Hal demikian bisa berpotensi melanggar Konstitusi,” tandas Ketua Umum Karang Taruna ini.
Didik melanjutkan, seandainya setelah diinvestigasi ternyata ada unsur kejahatan, maka kejadian ini sungguh memukul rasa keadilan publik. Di satu sisi negara Indonesia atas nama investasi memberikan ruang yang sangat lebar, bahkan bisa dikatakan dengan karpet merah kepada tenaga kerja China yang bekerja di Indonesia, sementara di sisi lain pekerja Indonesia diperlakukan sebaliknya.
"Pemerintah harus jujur dan serius untuk mengungkap dengan tuntas kejadian ini. Jangan sampai ada anggapan, bahwa pemerintah tidak fair. Memberikan perlakuan yang lebih baik kepada pekerja dari Cina di Indonesia, sementara abai terhadap warga negaranya. Hal demikian bisa berpotensi melanggar Konstitusi,” tandas Ketua Umum Karang Taruna ini.
(maf)
Lihat Juga :
