Tekan Angka Kemiskinan, Mensos Targetkan Graduasi Jadi 10 Juta KPM
loading...
Menteri Sosial Juliari P Batubara. Foto: dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan upaya menekan angka kemiskinan, Menteri Sosial Juliari P Batubara mewacanakan peningkatan target graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari 10% di tahun 2020 menjadi 30% dari 10 juta KPM pada tahun 2021.
Peningkatan jumlah graduasi ini untuk memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi. "Kalau Pak Dirjen bilang target graduasi 10%, saya bilang jika perlu 30% pada tahun depan," ujar Juliari, dalam siaran persnya, kemarin. (Baca: Nasihat yang Paling Baik adalah Kematian)
Untuk dapat mencapai target tersebut, Juliari mengatakan perlu kerja keras pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu, pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi, tetapi enggan melakukannya.
"Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mendampingi, tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH," katanya.
Proses graduasi KPM PKH ada beberapa macam antara lain graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri. Juliari menjelaskan pendamping PKH harus memahami proses tersebut. "Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih saja dapat bantuan. Ini sudah pasif income. Ini melanggar prinsip kemanusiaan. Ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan masih saja dapat PKH. Jangan sampai itu terjadi lagi," tandas Ari, panggilan akrab Mensos. (Baca juga: Tips Mudah Mengelola Hipertensi)
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan target tingkat kemiskinan akan menjadi 7% hingga 6,5% pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu, PKH sebagai program nasional penurunan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan Presiden.
"Kuota PKH 10 juta KPM itu sangat besar dan sangat signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Tapi, masalahnya, 95% penerimanya itu-itu saja. Ini tidak bisa menurunkan kemiskinan jika masih terus berlanjut," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, anggaran PKH ini cukup besar mencapai hampir Rp40 triliun. “Ini harus dipertanggungjawabkan dan harus bisa menurunkan angka kemiskinan," ucapnya. (Hafid Fuad)
Peningkatan jumlah graduasi ini untuk memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi. "Kalau Pak Dirjen bilang target graduasi 10%, saya bilang jika perlu 30% pada tahun depan," ujar Juliari, dalam siaran persnya, kemarin. (Baca: Nasihat yang Paling Baik adalah Kematian)
Untuk dapat mencapai target tersebut, Juliari mengatakan perlu kerja keras pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu, pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi, tetapi enggan melakukannya.
"Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mendampingi, tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH," katanya.
Proses graduasi KPM PKH ada beberapa macam antara lain graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri. Juliari menjelaskan pendamping PKH harus memahami proses tersebut. "Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih saja dapat bantuan. Ini sudah pasif income. Ini melanggar prinsip kemanusiaan. Ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan masih saja dapat PKH. Jangan sampai itu terjadi lagi," tandas Ari, panggilan akrab Mensos. (Baca juga: Tips Mudah Mengelola Hipertensi)
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan target tingkat kemiskinan akan menjadi 7% hingga 6,5% pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu, PKH sebagai program nasional penurunan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan Presiden.
"Kuota PKH 10 juta KPM itu sangat besar dan sangat signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Tapi, masalahnya, 95% penerimanya itu-itu saja. Ini tidak bisa menurunkan kemiskinan jika masih terus berlanjut," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, anggaran PKH ini cukup besar mencapai hampir Rp40 triliun. “Ini harus dipertanggungjawabkan dan harus bisa menurunkan angka kemiskinan," ucapnya. (Hafid Fuad)
(ysw)
Explore More