Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp23,9 Miliar

Minggu, 15 November 2020 - 19:29 WIB
loading...
Dirjen Pajak Menang,...
MA mengabulkan permohonan PK Dirjen Pajak dan mewajibkan Japfa Comfeed membayar kekurangan pajak penghasilan sebesar Rp23,9 miliar. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Keinginan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk untuk lolos dari kewajiban membayar kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) pupus. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Dirjen Pajak dan tetap mewajibkan Japfa Comfeed untuk membayar kekurangan pajak sebesar Rp23,944 miliar lebih.

Japfa Comfeed merupakan perusahaan agri-food yang berdiri dan beroperasi sejak Januari 1971. Bidang bisnisnya di antaranya pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya perikanan, dan peternakan sapi. Produk yang dihasilkan di antaranya berupa makanan dan minuman dengan merek dagang "SO GOOD".

Dalam salinan putusan PK Nomor: 2666/B/PK/Pjk/2020, majelis hakim yang diketuai M Hary Djatmiko dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin berkesimpulan alasan-alasan permohonan PK Dirjen Pajak cukup berdasar dan dapat dibenarkan. Dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan.

(Baca: SK Tol Pekanbaru-Padang Digugat, Gubernur Sumbar Tumbang di MA)

Sebaliknya, majelis hakim PK menilai putusan Pengadilan Pajak yang mengakibatkan tunggakan pajak Japfa Comfeed menjadi nihil bertentangan dengan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menurut majelis hakim, penerbitan keputusan Dirjen Pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2014 Nomor: 00001/204/14/092/16 tertanggal 15 Desember 2016 telah sesuai dengan kewenangan hukum, telah dilakukan secara terukur, serta memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu, majelis hakim PK memiliki alasan untuk mengabulkan PK Dirjen Pajak sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Pajak.

"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak. Dua, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003937.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019. Mengadili Kembali, satu, menolak permohonan banding dari Pemohon banding PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Dua, menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000," ujar Ketua Majelis Hakim Agung PK M Hary Djatmiko saat pengucapan putusan pada 26 Agustus 2020 yang salinannya dikutip Minggu (15/11/2020).
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Meraih Hak Pemajakan...
Meraih Hak Pemajakan Indonesia melalui Implementasi PPh Digital Asing yang Sederhana
Cari Keadilan, Arief...
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Ajukan PK ke Mahkamah Agung
PP 20/2026: Menambah...
PP 20/2026: Menambah Penerimaan Negara atau Menambah Beban UMKM?
Razman Nasution Tunggu...
Razman Nasution Tunggu Dieksekusi setelah Kasasi Ditolak MA: Saya Tidak akan Sembunyi
Terima Suap Rp1 Miliar,...
Terima Suap Rp1 Miliar, Hakim YM Dipecat
Pengadilan Tinggi DKI...
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kuatkan Vonis Nurhadi, KPK Berharap Beri Efek Jera
MA dan KPK Gelar Peningkatan...
MA dan KPK Gelar Peningkatan Integritas, Patrialis Akbar : Hakim Harus Jaga 3 Hal Agar Tak Jual Putusan
Era Coretax Didorong...
Era Coretax Didorong Jadi Momentum Reformasi Pemotongan Pajak Penghasilan
PK Ditolak JPU, Ini...
PK Ditolak JPU, Ini Tanggapan Menohok Nikita Mirzani
Rekomendasi
Ruben Onsu Bongkar Bukti...
Ruben Onsu Bongkar Bukti Transfer Rp11,3 Miliar untuk Rumah Sarwendah
AS Restui Arab Saudi...
AS Restui Arab Saudi Miliki Program Nuklir, Israel Ketakutan
Pernah Didiagnosis Depresi...
Pernah Didiagnosis Depresi Mayor, Saddam Permana Ceritakan Titik Terendah Hidupnya
Berita Terkini
Hakim Kabulkan Eksepsi...
Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Khozinudin Sebut Tidak Ada Kejelasan tentang Ijazah Jokowi
Kejagung: Jadi Deputi...
Kejagung: Jadi Deputi di BGN, Ketut Sumedana Tak Lagi Jabat Kajati Sumsel
PSHKP Resmi Diluncurkan,...
PSHKP Resmi Diluncurkan, Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik
Penampakan Alphard yang...
Penampakan Alphard yang Disita KPK Terkait Kasus Bupati Lombok Barat
Eksepsi Dokter Tifa...
Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan, Relawan Jokowi: Jangan Salah Paham, Perkara Belum Selesai
Kemendagri Terus Perkuat...
Kemendagri Terus Perkuat Pengawasan dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
Infografis
5 Makanan Penurun Kolesterol...
5 Makanan Penurun Kolesterol Usai Lebaran yang Wajib Dicoba
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved