Menkumham Yasonna Minta Jajarannya Berkontribusi Positif

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan para pimpinan tinggi madya dan pratama di bawahnya untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kemenkumham. Menurut Yasonna, kontribusi positif ini menjadi syarat mutlak mengingat Kemenkumham akan segera menggelar Rapat Koordinasi untuk menentukan target capaian kinerja yang berkualitas.

"Dua minggu lagi kita akan mengadakan Rapat Koordinasi. Saya minta para pimpinan tinggi madya dan pratama yang dilantik hari ini mempersiapkan sebaik-baiknya bahan dan kebijakan yang dapat dibahas dan didiskusikan pada rapat nanti," ujar Yasonna saat melantik dan mengambil sumpah pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkumham, Kamis 12 November 2020.

Yasonna jug meminta para pimpinan tinggi untuk memaparkan dan memberikan masukan strategis untuk kemajuan Kementerian Hukum dan HAM. ( )

"Maju atau tidaknya Kementerian ini ada di tangan kita semua. Para pimpinan tinggi madya dan pratama yang dilantik hari ini diangkat untuk memberikan kontribusi positif, jangan justru hanya sebagai penumpang gelap tanpa memberikan kontribusi apapun," jelasnya.

Pada hari itu juga, Yasonna melantik 87 pejabat tinggi madya dan pratama, termasuk di antaranya 15 Kakanwil Kemenkumham. Sesuai protokol Covid-19, sejumlah pejabat hanya dilantik melalui video conference.

Yasonna juga menyebut bahwa proses promosi dan mutasi pimpinan tinggi seperti yang ditetapkannya hari ini merupakan hal biasa dan menjadi bagian pengembangan organisasi. Dirinya pun menitipkan harapannya agar para pimpinan yang dilantiknya tersebut menjadi teladan bagi seluruh pegawai di bawah pimpinan masing-masing.

"Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama harus dapat menjadi role model bagi seluruh pegawai dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Selain itu, juga harus dapat menjadi motor penggerak bagi organisasi untuk dapat bergerak maju dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang seutuhnya," jelasnya. ( )

"Kemenkumham baru saja melaksanakan penilaian nasional Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Saya berharap hal ini bukan sekadar euforia, tetapi ada konsistensi dan komitmen untuk terus menjadi satuan kerja yang berintegritas dan bersih dalam melayani publik," tambahnya.

Menteri yang juga politikus PDI Perjuangan tersebut juga menginstruksikan para pimpinan tinggi di jajarannya untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memperbaiki sistem birokrasi di Kemenkumham. Selain memberikan pembinaan (coaching) dan pendampingan (mentoring), para pimpinan tinggi juga diharapkan tak berhenti meningkatkan kompetensi masing-masing.

"Yang terpenting, agar para pimpinan tinggi serta seluruh pegawai untuk selalu mengedepankan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara (ASN). Selaku ASN, kita mengemban amanah sebagai pelaksana kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan sebagai pemersatu bangsa," pungkasnya.