Gerakan 5 Juta Masker Dinilai Komitmen Pemerintah Wujudkan Pilkada Sehat
Rabu, 11 November 2020 - 18:02 WIB
loading...
Perkumpulan dai dan mubalig JIK menilai peresmian Gerakan Lima Juta Masker di Kepri adalah upaya nyata pemerintah untuk mewujudkan Pilkada Sehat 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perkumpulan dai dan mubalig Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) menilai peresmian Gerakan Lima Juta Masker di Kepulauan Riau (Kepri) adalah upaya nyata pemerintah mewujudkan Pilkada Sehat 2020 di Batam, Provinsi Kepri.
(Baca juga: Update, Total 1.807 WNI Positif Covid-19)
Mendagri M Tito Karnavian yang meresmikan gerakan tersebut sekaligus merupakan satu rangkaian dalam kunjungan kerjanya beserta jajarannya dalam Pengarahan Pilkada Serentak 2020 Berintegritas. Gerakan 5 juta masker ini digadang-gadang adalah pembagian masker terbesar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
(Baca juga: Pakar Imunisasi Sebut EUA Vaksin Covid-19 Bisa Diberikan Setelah Uji Klinis Selesai)
"Kami mengapresiasi gerakan 5 juta masker ini. Kami sepakat statement Pak Mendagri yang menyebutkan bahwa bukannya protokol Covid-19 untuk menjaga Pilkada supaya tidak menular, tapi mestinya mindset kita di balik. Penanganan pandemi ini memanfaatkan momentum Pilkada untuk bisa memberikan kontribusi agar semua serius pusat dan daerah," kata Tito melalui pers rilis, Rabu (11/11/2020).
Dalam kesempatan ini juga, hadir bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Komisioner KPU RI dan Komisioner Bawaslu RI. Kehadiran Ketua KPK RI untuk mewaspadai Pilkada 2020 berlangsung tanpa terjadi pelanggaran hukum.
"Kehadiran Ketua KPK adalah sebuah isyarat kepada peserta Pilkada 2020 untuk menjunjung tinggi integritas, bebas politik uang, dan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi dalam penanganan krisis kesehatan sekaligus ekonomi yang terjadi dampak pendemi korona," tegas Irfaan.
JIK menilai bahwa Pilkada Serentak harus didorong untuk mengangkat masalah-masalah real, yakni bagaimana kepala daerah dapat mengendalikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Sebagian besar masa jabatan pimpinan daerah nanti berhadapan dengan masalah kesehatan, mencegah penularan Covid-19, menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing-masing karena ada pembatasan, restaurant yang tutup, hotel-hotel yang terdampak, tourism yang terdampak, pabrik-pabrik yang ada PHK, dan lain-lain," tegasnya.
JIK mengajak seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. JIK juga mengimbau kepada masyarakat untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain agar menggunakan hak pilihnya.
"Mulai saat ini kita juga harus mulai mengajak meyakinkan masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember, kenapa? Jangan sampai salah pilih, kalau salah pilih menyesalnya 4 sampai 5 tahun. Maka dari itu mari gunakan hak pilih kita," pungkasnya.
(Baca juga: Update, Total 1.807 WNI Positif Covid-19)
Mendagri M Tito Karnavian yang meresmikan gerakan tersebut sekaligus merupakan satu rangkaian dalam kunjungan kerjanya beserta jajarannya dalam Pengarahan Pilkada Serentak 2020 Berintegritas. Gerakan 5 juta masker ini digadang-gadang adalah pembagian masker terbesar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
(Baca juga: Pakar Imunisasi Sebut EUA Vaksin Covid-19 Bisa Diberikan Setelah Uji Klinis Selesai)
"Kami mengapresiasi gerakan 5 juta masker ini. Kami sepakat statement Pak Mendagri yang menyebutkan bahwa bukannya protokol Covid-19 untuk menjaga Pilkada supaya tidak menular, tapi mestinya mindset kita di balik. Penanganan pandemi ini memanfaatkan momentum Pilkada untuk bisa memberikan kontribusi agar semua serius pusat dan daerah," kata Tito melalui pers rilis, Rabu (11/11/2020).
Dalam kesempatan ini juga, hadir bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Komisioner KPU RI dan Komisioner Bawaslu RI. Kehadiran Ketua KPK RI untuk mewaspadai Pilkada 2020 berlangsung tanpa terjadi pelanggaran hukum.
"Kehadiran Ketua KPK adalah sebuah isyarat kepada peserta Pilkada 2020 untuk menjunjung tinggi integritas, bebas politik uang, dan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi dalam penanganan krisis kesehatan sekaligus ekonomi yang terjadi dampak pendemi korona," tegas Irfaan.
JIK menilai bahwa Pilkada Serentak harus didorong untuk mengangkat masalah-masalah real, yakni bagaimana kepala daerah dapat mengendalikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Sebagian besar masa jabatan pimpinan daerah nanti berhadapan dengan masalah kesehatan, mencegah penularan Covid-19, menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing-masing karena ada pembatasan, restaurant yang tutup, hotel-hotel yang terdampak, tourism yang terdampak, pabrik-pabrik yang ada PHK, dan lain-lain," tegasnya.
JIK mengajak seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. JIK juga mengimbau kepada masyarakat untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain agar menggunakan hak pilihnya.
"Mulai saat ini kita juga harus mulai mengajak meyakinkan masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember, kenapa? Jangan sampai salah pilih, kalau salah pilih menyesalnya 4 sampai 5 tahun. Maka dari itu mari gunakan hak pilih kita," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
