Berkaca dari Narkoba, RUU Minuman Beralkohol Dianggap Tak Perlu
loading...
Pendekatan prohibitionist dalam pelarangan minuman beralkohol dianggap tidak menyelesaikan tetapi justru memperlebar masalah. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Legislasi DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol . Dalam penjelasannya, para pengusul menyatakan penggunaan alkohol berlebihan dapat merugikan kesehatan dan gangguan psikologi.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan RUU tidak perlu dibahas. Ada beberapa alasannya yang diungkapkan. Pertama, pendekatan pelarangan bagi minuman beralkohol dapat memberikan dampak negatif bagi peradilan pidana di Indonesia.
(Baca: Ketika Minuman Beralkohol Menjadi Ikon Sebuah Negara)
Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan berdasarkan draf di situs resmi DPR, larangan ini menggunakan pendekatan prohibitionist (larangan buta). Dalam pasal 7, dinyatakan setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, dan tradisional
Bagi para pelanggar, akan disanksi hukuman penjara antara 3 bulan hingga 2 tahun. Dendanya, mulai dari Rp10.000.000 hingga Rp50.000.000. Aturan itu memang memuat pengecualian larangan, tetapi pengaturannya tidak jelas. Aturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).
“Ketidakjelasan pengecualian yang ketat ini dapat memberi dampak terjadi kesewenangan. Terlebih lagi dengan semangat larangan buta, hanya akan menimbulkan masalah besar seperti yang dihadapi Indonesia pada kebijakan narkotika,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (11/11/2020).
(Baca: Darurat Corona, Pemkot Malang Segel Toko Minuman Beralkohol)
Erasmus dengan aturan pelarangan terhadap seluruh bentuk narkotika membuat lebih dari 40.000 pengguna dikirim ke penjara. “Membuat peredaran gelap narkotika di penjara tak terelakan. Negara pun telah membuktikan pendekatan keras terhadap narkotika tidak membuat penyalahgunaan narkotika berkurang,” tuturnya.
ICJR menyebut pendekatan prohibitionist terhadap alkohol telah usang. Pendekatan model ini pernah dilakukan di Amerika Serikat pada 1920-1933. Akibatnya, perang antarkelompok marak dan penjara makin penuh.
“Pasar dengan pedagang gelap yang justru menguasai dan mengelola minuman beralkohol. Hal ini yang terjadi pada kebijakan narkotika saat ini. Yang mengendalikan peredaran adalah pasar gelap dan tidak sedikit bekerja sama secara koruptif dengan aparat penegak hukum,” jelas Erasmus.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan RUU tidak perlu dibahas. Ada beberapa alasannya yang diungkapkan. Pertama, pendekatan pelarangan bagi minuman beralkohol dapat memberikan dampak negatif bagi peradilan pidana di Indonesia.
(Baca: Ketika Minuman Beralkohol Menjadi Ikon Sebuah Negara)
Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan berdasarkan draf di situs resmi DPR, larangan ini menggunakan pendekatan prohibitionist (larangan buta). Dalam pasal 7, dinyatakan setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, dan tradisional
Bagi para pelanggar, akan disanksi hukuman penjara antara 3 bulan hingga 2 tahun. Dendanya, mulai dari Rp10.000.000 hingga Rp50.000.000. Aturan itu memang memuat pengecualian larangan, tetapi pengaturannya tidak jelas. Aturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).
“Ketidakjelasan pengecualian yang ketat ini dapat memberi dampak terjadi kesewenangan. Terlebih lagi dengan semangat larangan buta, hanya akan menimbulkan masalah besar seperti yang dihadapi Indonesia pada kebijakan narkotika,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (11/11/2020).
(Baca: Darurat Corona, Pemkot Malang Segel Toko Minuman Beralkohol)
Erasmus dengan aturan pelarangan terhadap seluruh bentuk narkotika membuat lebih dari 40.000 pengguna dikirim ke penjara. “Membuat peredaran gelap narkotika di penjara tak terelakan. Negara pun telah membuktikan pendekatan keras terhadap narkotika tidak membuat penyalahgunaan narkotika berkurang,” tuturnya.
ICJR menyebut pendekatan prohibitionist terhadap alkohol telah usang. Pendekatan model ini pernah dilakukan di Amerika Serikat pada 1920-1933. Akibatnya, perang antarkelompok marak dan penjara makin penuh.
“Pasar dengan pedagang gelap yang justru menguasai dan mengelola minuman beralkohol. Hal ini yang terjadi pada kebijakan narkotika saat ini. Yang mengendalikan peredaran adalah pasar gelap dan tidak sedikit bekerja sama secara koruptif dengan aparat penegak hukum,” jelas Erasmus.
Lihat Juga :
