Program Pemulihan Ekonomi Nasional Klaster Perlindungan Sosial Akan Tercapai 100 Persen
loading...
Hingga 2 November 2020, proses realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp366,86 triliun atau 52,8% dari total anggaran yang disiapkan, yakni sebesar Rp695,2 triliun.
A
A
A
JAKARTA - Hingga 2 November 2020, proses realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp366,86 triliun atau 52,8% dari total anggaran yang disiapkan, yakni sebesar Rp695,2 triliun.
Satgas PEN berharap dapat memaksimalkan penyaluran Program PEN pada kuartal IV 2020 untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami berharap bahwa sisa anggaran PEN bisa kita serap semua. Minimal Rp100 triliun bisa kita salurkan di kuartal IV 2020,” jelas Ketua Satgas PEN KPCPEN Budi Gunadi Sadikin, pada Konferensi Pers yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2020).
Penyaluran program PEN terbesar berasal dari Klaster Perlindungan Sosial yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp203,9 Triliun dan telah terealisasi Rp176,38 Triliun atau tersalurkan 86,51% dari total anggaran. Program-program perlindungan sosial dari bulan ke bulan terus terpenetrasi dengan semakin baik. Program-program yang termasuk klaster perlindungan sosial antara lain, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/ Pangan/ Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, dan Diskon Listrik.
“Untuk Klaster Perlindungan Sosial yang berada di bawah program Kementerian Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp128,9 Triliun. Anggaran ini sudah terserap Rp112,7 Triliun (87,44%). Sisanya sudah dijadwalkan untuk pencairan di bulan November-Desember,” jelas Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.
Program perlindungan sosial yang telah dimulai sejak Maret 2020 merupakan program-program regular yang sifatnya diperluas seperti PKH dan BPNT. “Sedangkan program-program baru yang sifatnya khusus untuk menghadapi COVID-19 juga telah terselenggara dengan baik berkat kerjasama yang baik antar lembaga dan pemerintah daerah,” tambah Juliari P Batubara.
Penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian Program Sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.
Adapun program khusus untuk menghadapi COVID-19 berupa Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek dengan target penerima 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) Jabodetabek dengan target penerima 9 juta KPM sudah mencapai target. Dua tambahan program lainnya yang bekerjasama dengan BULOG, yakni Bansos Beras untuk KPM PKH dengan target 10 juta KPM sudah dimulai Agustus dan akan selesai November 2020, dengan total penyaluran beras sebesar 450 ribu ton. Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada September lalu.
“Untuk PKH dari anggaran Rp36,71 Triliun sudah terserap 100%. Untuk BPNT dari anggaran Rp43,12 Triliun, sudah terserap Rp37,31 Triliun, dan sisanya ini akan dicairkan di bulan November dan Desember. Jadi Insya Allah pencapaiannya akan 100%. Dari sisi anggaran program-program khusus yaitu yang pertama Bansos Sembako Jabodetabek, ini akan selesai di bulan Desember yang saat ini realisasinya Rp5,65 Triliun dari anggaran Rp6,84 Triliun. Kemudian Bansos Tunai masih berjalan sampai bulan Desember dengan realisasi Rp25,86 Triliun dari anggaran Rp32,4 Triliun. Insya Allah ini juga tidak akan menemui kendala untuk realisasi 100%. Yang terakhir adalah Bansos Tunai Bagi KPM Sembako non PKH yang sudah dieksekusi sepenuhnya di bulan September lalu dengan anggaran mencapai Rp4,5 Triliun,” papar Juliari P. Batubara.
Beberapa program juga akan langsung dijalankan pada Januari 2021 mendatang, baik yang sifatnya regular seperti halnya program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan mulai Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarkan Januari – Juni 2021.
Klaster perlindungan sosial dalam program PEN memang diinstruksikan oleh Presiden untuk langsung disusun kembali rencana program penyalurannya pada Kuartal I 2021. Hal ini untuk menjaga konsumsi nasional dan diharapkan berkontribusi untuk pemulihan ekonomi.
“Semua rakyat yang mendapat dampak terbesar dan berada pada strata terbawah harus dibantu. Baik penyerapan sampai Desember 2020 hingga tahun depan, kita akan tetap fokus agar program-program perlindungan sosial baik itu yang ada di Kemensos, Kemenaker, maupun Kementerian dan Lembaga lainnya akan kita dorong karena berdampak terbesar bagi masyarakat terbawah,” imbuh Budi Gunadi Sadikin.
Lebih lanjut lagi, fokus kedua program PEN adalah mengejar penyerapan bantuan untuk UMKM, karena lebih dari 90% UMKM menyerap tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 50% PDB Nasional.
“Kita masih ada sisa 2 bulan di Kuartal IV 2020 ini. Sisa anggaran PEN secara keseluruhan Rp170-180 Triliun. Minimal kita mengejar penyerapan Rp100 Triliun sampai Desember, dan jika bisa menyerap semuanya,” tegas Budi Gunadi Sadikin.
“Semoga program-program yang diluncurkan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak pandemi Covid-19,” tutup Juliari P. Batubara.
Satgas PEN berharap dapat memaksimalkan penyaluran Program PEN pada kuartal IV 2020 untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami berharap bahwa sisa anggaran PEN bisa kita serap semua. Minimal Rp100 triliun bisa kita salurkan di kuartal IV 2020,” jelas Ketua Satgas PEN KPCPEN Budi Gunadi Sadikin, pada Konferensi Pers yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2020).
Penyaluran program PEN terbesar berasal dari Klaster Perlindungan Sosial yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp203,9 Triliun dan telah terealisasi Rp176,38 Triliun atau tersalurkan 86,51% dari total anggaran. Program-program perlindungan sosial dari bulan ke bulan terus terpenetrasi dengan semakin baik. Program-program yang termasuk klaster perlindungan sosial antara lain, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/ Pangan/ Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, dan Diskon Listrik.
“Untuk Klaster Perlindungan Sosial yang berada di bawah program Kementerian Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp128,9 Triliun. Anggaran ini sudah terserap Rp112,7 Triliun (87,44%). Sisanya sudah dijadwalkan untuk pencairan di bulan November-Desember,” jelas Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.
Program perlindungan sosial yang telah dimulai sejak Maret 2020 merupakan program-program regular yang sifatnya diperluas seperti PKH dan BPNT. “Sedangkan program-program baru yang sifatnya khusus untuk menghadapi COVID-19 juga telah terselenggara dengan baik berkat kerjasama yang baik antar lembaga dan pemerintah daerah,” tambah Juliari P Batubara.
Penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian Program Sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.
Adapun program khusus untuk menghadapi COVID-19 berupa Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek dengan target penerima 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) Jabodetabek dengan target penerima 9 juta KPM sudah mencapai target. Dua tambahan program lainnya yang bekerjasama dengan BULOG, yakni Bansos Beras untuk KPM PKH dengan target 10 juta KPM sudah dimulai Agustus dan akan selesai November 2020, dengan total penyaluran beras sebesar 450 ribu ton. Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada September lalu.
“Untuk PKH dari anggaran Rp36,71 Triliun sudah terserap 100%. Untuk BPNT dari anggaran Rp43,12 Triliun, sudah terserap Rp37,31 Triliun, dan sisanya ini akan dicairkan di bulan November dan Desember. Jadi Insya Allah pencapaiannya akan 100%. Dari sisi anggaran program-program khusus yaitu yang pertama Bansos Sembako Jabodetabek, ini akan selesai di bulan Desember yang saat ini realisasinya Rp5,65 Triliun dari anggaran Rp6,84 Triliun. Kemudian Bansos Tunai masih berjalan sampai bulan Desember dengan realisasi Rp25,86 Triliun dari anggaran Rp32,4 Triliun. Insya Allah ini juga tidak akan menemui kendala untuk realisasi 100%. Yang terakhir adalah Bansos Tunai Bagi KPM Sembako non PKH yang sudah dieksekusi sepenuhnya di bulan September lalu dengan anggaran mencapai Rp4,5 Triliun,” papar Juliari P. Batubara.
Beberapa program juga akan langsung dijalankan pada Januari 2021 mendatang, baik yang sifatnya regular seperti halnya program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan mulai Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarkan Januari – Juni 2021.
Klaster perlindungan sosial dalam program PEN memang diinstruksikan oleh Presiden untuk langsung disusun kembali rencana program penyalurannya pada Kuartal I 2021. Hal ini untuk menjaga konsumsi nasional dan diharapkan berkontribusi untuk pemulihan ekonomi.
“Semua rakyat yang mendapat dampak terbesar dan berada pada strata terbawah harus dibantu. Baik penyerapan sampai Desember 2020 hingga tahun depan, kita akan tetap fokus agar program-program perlindungan sosial baik itu yang ada di Kemensos, Kemenaker, maupun Kementerian dan Lembaga lainnya akan kita dorong karena berdampak terbesar bagi masyarakat terbawah,” imbuh Budi Gunadi Sadikin.
Lebih lanjut lagi, fokus kedua program PEN adalah mengejar penyerapan bantuan untuk UMKM, karena lebih dari 90% UMKM menyerap tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 50% PDB Nasional.
“Kita masih ada sisa 2 bulan di Kuartal IV 2020 ini. Sisa anggaran PEN secara keseluruhan Rp170-180 Triliun. Minimal kita mengejar penyerapan Rp100 Triliun sampai Desember, dan jika bisa menyerap semuanya,” tegas Budi Gunadi Sadikin.
“Semoga program-program yang diluncurkan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak pandemi Covid-19,” tutup Juliari P. Batubara.
(ars)
Lihat Juga :
