Kementan Gelar Bimtek Tingkatkan Kapasitas SDM PPNS
Senin, 09 November 2020 - 18:08 WIB
loading...
Kementan Gelar Bimtek Tingkatkan Kapasitas SDM PPNS Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
A
A
A
BOGOR - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian, menggelar Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM di Bogor, pada tanggal 9-10 November 2020.
Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal PKH, Nasrullah menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat ini arah kebijakan subsektor peternakan ialah peningkatan populasi ruminansia potong, pengembangan ternak unggas, serta produksi telur dan susu. Hal tersebut untuk mendukung tujuan Kementerian Pertanian yaitu menyediakan pangan untuk 267 juta jiwa, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor komoditi pertanian.
"Oleh karena itu kegiatan-kegiatan strategis tersebut harus mendapatkan pengawalan yang intensif dalam proses pelaksanaannya di lapangan," jelasnya.
Lebih lanjut Nasrullah mengungkapkan bahwa saat ini masih ditemukan oknum yang melakukan pemalsuan dokumen, praktik pemalsuan produk hewan (daging sapi oplosan dengan daging celeng/babi) serta peredaran obat hewan yang tidak ada nomor pendaftaran, label, tanda, atau tidak memenuhi standar mutu.
"Masalah-masalah ini mengharuskan PPNS Bidang Peternakan dan Keswan (PKH) untuk bertindak tegas, responsif dalam mengurai kasus-kasus tersebut," tambahnya.
Ia berharap Bimtek ini dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam rangka penegakan hukum dan pengawalan program dan kebijakan Ditjen PKH sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Menurutnya PPNS telah diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan dengan maksud untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan atau dengan menggunakan asas lex specialis (hukum yang bersifat khusus).
Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal PKH, Nasrullah menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat ini arah kebijakan subsektor peternakan ialah peningkatan populasi ruminansia potong, pengembangan ternak unggas, serta produksi telur dan susu. Hal tersebut untuk mendukung tujuan Kementerian Pertanian yaitu menyediakan pangan untuk 267 juta jiwa, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor komoditi pertanian.
"Oleh karena itu kegiatan-kegiatan strategis tersebut harus mendapatkan pengawalan yang intensif dalam proses pelaksanaannya di lapangan," jelasnya.
Lebih lanjut Nasrullah mengungkapkan bahwa saat ini masih ditemukan oknum yang melakukan pemalsuan dokumen, praktik pemalsuan produk hewan (daging sapi oplosan dengan daging celeng/babi) serta peredaran obat hewan yang tidak ada nomor pendaftaran, label, tanda, atau tidak memenuhi standar mutu.
"Masalah-masalah ini mengharuskan PPNS Bidang Peternakan dan Keswan (PKH) untuk bertindak tegas, responsif dalam mengurai kasus-kasus tersebut," tambahnya.
Ia berharap Bimtek ini dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam rangka penegakan hukum dan pengawalan program dan kebijakan Ditjen PKH sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Menurutnya PPNS telah diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan dengan maksud untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan atau dengan menggunakan asas lex specialis (hukum yang bersifat khusus).
Lihat Juga :
