Kementerian ATR/BPN Gandeng KPK untuk Atasi Mafia Tanah
Sabtu, 07 November 2020 - 15:40 WIB
loading...
A
A
A
Johan mengamini pemberantasan mafia tanah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut dia, perlu dukungan semua pihak.
"Kalau dikaitkan dengan mafia tanah, memang kuat. Mulai dari tangan yang kelihatan dan tidak, bahkan tangan itu memengaruhi keputusan legal. Ini harus komitmen bersama," tutur Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR / BPN Surya Tjandra menyambut baik usulan untuk menggandeng KPK dalam reformasi agraria yang di dalamnya juga termasuk penyelesaian sengketa tanah. Justru ATR/BPN juga sedang mempersiapkan Satgas mafia tanah dengan Kejaksaan Agung.
"Saya kira setuju tawaran Mas Johan untuk kerja sama dengan KPK. Kita perlu dukungan semua pihak selain dengan polisi soal mafia tanah," ujar Surya Tjandra.
Surya tidak memungkiri ada keterlibatan oknum di internal BPN dalam beberapa kasus sengketa tanah. Nah hal inilah yang menjadi tugasnya untuk dibenahi. "BPN memang dalam posisi agak bingung, jadi kadang menjadi pelaku, dan korban. Ke depan perbaikan pelayanan menjadi yang utama," ujarnya.
Adapun usulan menggandeng KPK itu menyeruak setelah salah satu narasumber webinar, Rudi Valinka membongkar permasalahan tanah di Jakarta Timur yang melibatkan Benny Tabalujan. Benny Tabalujan sudah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya, bahkan saat ini menyandang status DPO.
"Kalau dikaitkan dengan mafia tanah, memang kuat. Mulai dari tangan yang kelihatan dan tidak, bahkan tangan itu memengaruhi keputusan legal. Ini harus komitmen bersama," tutur Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR / BPN Surya Tjandra menyambut baik usulan untuk menggandeng KPK dalam reformasi agraria yang di dalamnya juga termasuk penyelesaian sengketa tanah. Justru ATR/BPN juga sedang mempersiapkan Satgas mafia tanah dengan Kejaksaan Agung.
"Saya kira setuju tawaran Mas Johan untuk kerja sama dengan KPK. Kita perlu dukungan semua pihak selain dengan polisi soal mafia tanah," ujar Surya Tjandra.
Surya tidak memungkiri ada keterlibatan oknum di internal BPN dalam beberapa kasus sengketa tanah. Nah hal inilah yang menjadi tugasnya untuk dibenahi. "BPN memang dalam posisi agak bingung, jadi kadang menjadi pelaku, dan korban. Ke depan perbaikan pelayanan menjadi yang utama," ujarnya.
Adapun usulan menggandeng KPK itu menyeruak setelah salah satu narasumber webinar, Rudi Valinka membongkar permasalahan tanah di Jakarta Timur yang melibatkan Benny Tabalujan. Benny Tabalujan sudah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya, bahkan saat ini menyandang status DPO.
Lihat Juga :
