Komisi IX Klaim Masih Terima Keluhan soal Pelatihan Kartu Prakerja
Kamis, 05 November 2020 - 09:53 WIB
loading...
Politikus PKS Kurniasih Mufidayati mengaku masih menerima keluhan terkait model pelatihan kartu prakerja. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi IX DPR menilai program kartu prakerja yang telah menjangkau 5,6 juta orang sudah baik. Namun, perlu evaluasi dan pemantauan terhadap ketepatan target peserta.
Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati mengatakan kesalahan penyaluran yang masih terjadi harus terus dievaluasi dan ditekan serendah-rendahnya. Fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial agar datanya sesuai dan hasil yang diharapkan tercapai.
“Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam,” ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (5/11/2020).
(Baca: Animo Kartu Prakerja Tinggi, PDIP: Gelombang Tambahan Perlu Kajian Khusus)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan pihaknya selaku mitra sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program ini. Ia mengklaim menerima beberapa keluhan dari peserta mengenai pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
“Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di internet. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi nanti akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program ini,” tuturnya.
Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati, antara lain, manajemen, Bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi (TI). Bidang-bidang itu merupakan kemampuan yang banyak dibutuhkan perusahaan.
Namun, Kurniasih mengingatkan persoalan ketenagakerjaan Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini, perusahaan-perusahaan belum banyak membuka lowongan. Bahkan, cenderungan melakukan pengurangan pegawai akibat terdampak pandemi Covid-19.
(Baca: Komisi IX DPR Dukung Optimalisasi Anggaran Vaksin COVID-19)
Untuk itu, Dia mengusulkan agar Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja di luar negeri. Tentunya, tenaga terampil yang dikirim ke luar negeri.
“Hasil pembicaraan kami dengan BP2MI, menggambarkan bahwa selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan. Bahkan, permintaannya cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa timur,” jelasnya.
Dia meminta pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di luar negeri. Beberapa pekerjaan yang tersedia di luar negeri, antara lain, perawat dan ahli konstruksi.
Pemerintah harus mengedukasi masyarakat mengenai peluang ini dan memberikan informasi yang memadai. “Disini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati mengatakan kesalahan penyaluran yang masih terjadi harus terus dievaluasi dan ditekan serendah-rendahnya. Fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial agar datanya sesuai dan hasil yang diharapkan tercapai.
“Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam,” ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (5/11/2020).
(Baca: Animo Kartu Prakerja Tinggi, PDIP: Gelombang Tambahan Perlu Kajian Khusus)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan pihaknya selaku mitra sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program ini. Ia mengklaim menerima beberapa keluhan dari peserta mengenai pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
“Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di internet. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi nanti akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program ini,” tuturnya.
Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati, antara lain, manajemen, Bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi (TI). Bidang-bidang itu merupakan kemampuan yang banyak dibutuhkan perusahaan.
Namun, Kurniasih mengingatkan persoalan ketenagakerjaan Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini, perusahaan-perusahaan belum banyak membuka lowongan. Bahkan, cenderungan melakukan pengurangan pegawai akibat terdampak pandemi Covid-19.
(Baca: Komisi IX DPR Dukung Optimalisasi Anggaran Vaksin COVID-19)
Untuk itu, Dia mengusulkan agar Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja di luar negeri. Tentunya, tenaga terampil yang dikirim ke luar negeri.
“Hasil pembicaraan kami dengan BP2MI, menggambarkan bahwa selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan. Bahkan, permintaannya cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa timur,” jelasnya.
Dia meminta pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di luar negeri. Beberapa pekerjaan yang tersedia di luar negeri, antara lain, perawat dan ahli konstruksi.
Pemerintah harus mengedukasi masyarakat mengenai peluang ini dan memberikan informasi yang memadai. “Disini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
