2,7 Juta Warga yang Masuk DPT Belum Rekam e-KTP, Kemendagri: Bisa Berkurang Lagi
Selasa, 03 November 2020 - 07:45 WIB
loading...
2,7 juta warga yang masuk DPT belum rekam e-KTP. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat kaget terkait dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut 20.788.320 daftar pemilih tetap (DPT) belum melakukan perekaman e-KTP. Namun, KPU telah memberikan perkembangan terbaru terkait DPT yang belum merekam e-KTP yakni berkurang menjadi 2,7 juta.
"KPU sudah merevisi datanya dari yang belum merekam 20 juta lebih sudah direvisi menjadi 2,7 juta," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Selasa (3/11/2020).
Dia menilai, data sebesar 20 juta yang disampaikan KPU tidaklah valid. Bahkan dia menyebut data tersebut bisa mengganggu reputasi Dukcapil. Pasalnya, dia menilai warga yang belum merekam tidak lebih dari 3 juta orang.
(Baca juga: 100 Juta Lebih DPT Pilkada, DPR Ingatkan Potensi Penyalahgunaan ).
Dia mengaku sebelumnya telah meminta data 20 juta tersebut kepada KPU. "Kami minta data DPT yang belum rekam ke KPU karena 20 juta lebih itu merupakan angka yang sangat besar bagi kami. Sehingga bisa mengganggu reputasi Dukcapil. Dalam hitungan kami yang belum rekam tersebut tidak akan lebih dari 3 jutaan," ujarnya.
Zudan menyebut, revisi data menjadi 2,7 juta tersebut berasal dari KPU sendiri. Dia mengatakan hingga kini memang belum ada penyandingan antara data KPU dengan Dukcapil. Namun, dia menyebut jika ada penyandingan data yang belum rekam e-KTP akan semakin berkurang.(Baca juga: Update DPT Pilkada 2020, KPU Sebut 2,7 Juta Warga Belum Rekam E-KTP ).
"Belum. Itu turun versi KPU sendiri. Kami sudah bersurat minta data by name by address-nya. Nanti disandingkan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) bisa berkurang lagi data KPU yang belum rekam tersebut," ungkapnya.
Dia pun berencana tetap melakukan klarifikasi ke Kantor KPU hari ini. "Pukul 17.00 WIB saya berkunjung ke KPU," pungkasnya.
"KPU sudah merevisi datanya dari yang belum merekam 20 juta lebih sudah direvisi menjadi 2,7 juta," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Selasa (3/11/2020).
Dia menilai, data sebesar 20 juta yang disampaikan KPU tidaklah valid. Bahkan dia menyebut data tersebut bisa mengganggu reputasi Dukcapil. Pasalnya, dia menilai warga yang belum merekam tidak lebih dari 3 juta orang.
(Baca juga: 100 Juta Lebih DPT Pilkada, DPR Ingatkan Potensi Penyalahgunaan ).
Dia mengaku sebelumnya telah meminta data 20 juta tersebut kepada KPU. "Kami minta data DPT yang belum rekam ke KPU karena 20 juta lebih itu merupakan angka yang sangat besar bagi kami. Sehingga bisa mengganggu reputasi Dukcapil. Dalam hitungan kami yang belum rekam tersebut tidak akan lebih dari 3 jutaan," ujarnya.
Zudan menyebut, revisi data menjadi 2,7 juta tersebut berasal dari KPU sendiri. Dia mengatakan hingga kini memang belum ada penyandingan antara data KPU dengan Dukcapil. Namun, dia menyebut jika ada penyandingan data yang belum rekam e-KTP akan semakin berkurang.(Baca juga: Update DPT Pilkada 2020, KPU Sebut 2,7 Juta Warga Belum Rekam E-KTP ).
"Belum. Itu turun versi KPU sendiri. Kami sudah bersurat minta data by name by address-nya. Nanti disandingkan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) bisa berkurang lagi data KPU yang belum rekam tersebut," ungkapnya.
Dia pun berencana tetap melakukan klarifikasi ke Kantor KPU hari ini. "Pukul 17.00 WIB saya berkunjung ke KPU," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
