Minta Presiden Macron Lebih Arif dan Bijaksana, SBY: Tidak Boleh Ada yang Memonopoli Kebenaran

JAKARTA - Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait karikatur Nabi Muhammad SAW dan Islam membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap. SBY meminta Macron lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan pandangan terkait keyakinan atau agama lain.

Pesan ini ditulis SBY di kediamannya di Puri Cikeas dan dibacakan staf pribadi SBY, Ossy Dermawan, dalam podcast yang diunggah di akun resmi SBY di Instagram, YouTube, dan Facebook, Senin (2/11/2020) dini hari.

"Khusus kepada Presiden Prancis Macron , Anda bisa menjadi pemimpin yang lebih arif dan lebih bijaksana. Tolong imbangi pandangan dan keyakinan Anda, dengan pandangan dan keyakinan pemimpin lain yang berbeda. Ingat, semua bangsa punya hak untuk tinggal dan hidup di bumi ini. Semuanya setara. Tidak boleh ada yang memonopoli kebenaran dan selalu mendiktekan pandangan-pandangannya," pinta SBY.

(Lihat Juga Foto: Personel Sat Brimob Polri Bersiap Amankan Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Prancis ).

Sebagai sahabat Prancis, sambung SBY , Indonesia juga ingin Prancis selalu diberikan kedamaian dan kesejahteraan. Ia juga berdoa bangsa Prancis bisa menjalin persahabatan dan kemitraan yang kuat dengan semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Namun, SBY mengingatkan bahwa terorisme kejahatan luar biasa yang tidak mengenal agama.

"Khusus menyangkut keamanan dalam negeri Anda, saya juga berharap Prancis dibebaskan dari berbagai aksi teror dan kekerasan yang kerap terjadi. Terorisme adalah 'extraordinary crimes', dan sejatinya tak mengenal agama. Radikalisme juga ada di identitas mana pun, agama apapun," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, dirinya bukan hanya pandai berkata-kata, tapi saat memimpin Indonesia beberapa waktu lalu, Indonesia juga mengalami aksi-aksi terorisme yang serius. Dan, Indonesia tegas memerangi terorisme itu.

"Kami juga tegas dalam memerangi terorisme. Namun, tidak pernah mengatakan bahwa agama Islamlah yang salah dan bermasalah, seperti nada bicara Anda beberapa saat yang lalu," beber Presiden RI dua periode tersebut.

Karena itu, sambung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, sebagai Presiden Prancis, Macron punya peluang untuk mengubah jalannya sejarah dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya terkait pandangan kebebasan yang sesungguhnya tidak mutlak dan tetap ada batasnya.

SBY mengingatkan, terkait Universal Declaration of Human Rights yang diproklamasikan dan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis, yang menetapkan adanya pembatasan atau limitation. Pembatasan itu berkaitan dengan penggunaan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh seseorang (the exercise of rights and freedoms).